Upaya Menjadikan Baznas sebagai Lembaga Utama Mensejahterakan Ummat

0
134
Foto dok Indra Utama : Bersama Ketua BAZNAS RI, Prof. K. H. Ahmad Noor

Kota Bengkulu, BMon – Berita Merdeka Online – Baznas sebagai lembaga Negara non structural yang berperan menghimpun sekaligus menyalurkan dana zakat dari para muzakki kepada para mustahik yang masuk dalam 8 asnaf penerima zakat.

Acara besar tersebut merupakan acara Rakornas Pertama yang dilaksanakan oleh pimpinan Baznas yang baru periode 2020-2025. Acara Rakornas dibuka langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, KH. Ma’ruf Amin.

Sebagai bagian dari Baznas, Pada Rakornas tersebut, utusan Baznas Provinsi Bengkulu di wakili oleh Drs. H. Mukhtaridi Baijuri, MM dan Indra Utama, SE, MM. Saya melihat acara Rakornas Baznas kali ini sangat berbeda dengan Rakornas sebelumnya. Karena masih pandemi covid-19, panitia yang diawasi oleh satgas covid-19 sangat ketat dalam menerapkan Protokol Kesehatan. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Besar Panitia Rakornas, KH. Achmad Sudarajat, Lc, MA mengatakan, “ pelaksanaan acara ini berkoordinasi dengan satgas covid-19. Dan diawasi oleh petugas satgas. Oleh karena itu, sebelum pelaksanaan acara, seluruh peserta dan Panitia harus di lakukan Swab antigen terlebih dahulu dan diakhir acara sebelum kepulangan semua peserta kembali dilakukan SWAB. Swab ini dilakukan oleh Tim Dokter Rumah Sehat Baznas. Selain itu pemakaian masker selalu dilakukan disetiap kegiatan”

Setap peserta kita berikan masker, handsanitizer dan AE Mask yang merupakan anti virus,” tambah KH Achmad Sudrajat.”
Sebagai hasil dari Rakornas Baznas RI bersama Baznas Provinsi seluruh Indonesia yang berlangsung pada Hari Ahad, tanggal 4-6 April 2021 yang lalu, telah menghasilkan 12 Resolusi.

Sebagaimana Rakornas sebelumnya, maka setiap Rakornas menghasilkan Resolusi. Pada Rakornas tahun Baznas 2021 yang lalu menghasilkan 12 resolusi. Salah satunya diantaranya memohon kepada Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan peraturan Presiden (Perpres) zakat penghasilan dan jasa. Nantinya perpres ini diharapkan berlaku bagi ASN, TNI, POLRI dan Pegawai BUMN.

Pembacaan 12 Resolusi, dibacakan langsung oleh Ketua Baznas RI Prof Dr KH Noor Achmad:

Internal
1. Memperkuat kinerja BAZNAS untuk menjangkau sebanyak-banyaknya penerima manfaat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat
2. Memperkuat kelembagaan BAZNAS pusat, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagai lembaga pemerintah nonstruktural dalam pengelolaan zakat secara nasional dan daerah
3. Memperkuat kompetensi SDM yang profesional, amanah dan modern dalam mengelola zakat dan meningkatkan kesejahteraan amilin-amilat
4. Memperkuat transformasi digital dalam pengumpulan, penyaluran, dan pelaporan zakat
5. Memperkuat sinergi dan kolaborasi antarseluruh pemangku kepentingan dalam rangka akselerasi mustahik menjadi muzaki
6. Memperkuat koordinasi dan pengendalian seluruh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), baik BAZNAS dan LAZ seluruh Indonesia
7. BAZNAS provinsi seluruh Indonesia diwajibkan untuk melaksanakan rapat koordinasi daerah (rakorda) tingkat provinsi dengan melibatkan BAZNAS kabupaten/kota, LAZ skala provinsi, kantor wilayah Kementerian Agama (kanwil Kemenag) provinsi, Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) provinsi, Kemenag kabupaten/kota dan Kesra kabupaten/kota sesuai wilayah masing-masing paling lama tiga bulan sejak kegiatan Rakornas Zakat ini dilaksanakan

Eksternal
1. Dalam rangka menciptakan sikap saling tolong-menolong, kegotongroyongan, terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan, maka dimohon kepada Presiden RI untuk mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kewajiban ASN, TNI, Polri dan Pegawai BUMN/BUMD untuk Menunaikan Zakat Penghasilan dan Jasa
2. Dalam rangka memperkuat kelembagaan dan tata kelola zakat nasional, diperlukan amandemen UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
3. Dalam upaya memperkuat kelembagaan, SDM dan dukungan fiskal BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota, gubernur dan bupati/wali kota secara konsisten berpegang pada amanat Pasal 31 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
4. Dalam rangka meningkatkan literasi dan kecintaan umat Muslim terhadap kewajiban zakat, maka dimohon seluruh pemangku kepentingan terutama ulama, zuama, umara, kaum intelektual, profesional, wirausahawan dan media massa untuk menggelorakan Gerakan Cinta Zakat dari Sabang sampai Merauke serta Miangas sampai Pulau Rote
5. Memastikan pengelolaan zakat oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) secara nasional agar mematuhi prinsip Aman Syari, Aman Regulasi dan Aman NKRI (IU)

Penulis : Indra Utama

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here