Asahan, Berita MerdekaOnline – Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi LSM dan Awak Media Bersatu Kabupaten Asahan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Asahan. Demonstrasi ini dipicu dugaan pernyataan Kepala Kantor Kemenag Asahan, Abdul Manan, yang melalui pesan WhatsApp diduga menyebut “LSM dan media suka memeras dan neko-neko” kepada salah satu Ketua LSM PKRI CADSENA Asahan, Jhon Efdi Adinata. 1 September 2025
Ketua Umum DPP LSM Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Anti Korupsi (GEMMAKO) Asahan, Dodi Antoni, menyampaikan enam poin tuntutan dalam aksi tersebut. Salah satunya, mendesak agar Abdul Manan diberhentikan dengan tidak hormat serta diproses hukum atas dugaan penghinaan, pencemaran nama baik, dan pelanggaran UU ITE.
“Kami minta Kapolres Asahan segera memanggil Abdul Manan. Jika unsur pidananya terpenuhi, harus dilakukan penangkapan sesuai laporan resmi yang sudah kami masukkan,” tegas Dodi.
Dugaan Pungli di Madrasah
Selain persoalan ujaran kontroversial, massa juga menyoroti dugaan pungutan liar di lingkungan Kemenag Asahan.
“Kami menduga ada praktik pengutipan liar oleh kepala madrasah negeri terhadap tenaga honorer yang lulus sertifikasi P3K, dengan nilai pungutan sekitar Rp300 ribu per bulan. Aparat penegak hukum wajib memeriksanya,” tambah Dodi.
Koalisi LSM juga menuntut Kanwil Kemenag Sumut segera mencopot Abdul Manan dan menonaktifkannya dari jabatan. Mereka meminta Kemenag RI memberikan pembinaan kepada seluruh jajarannya agar tidak merusak citra lembaga maupun hubungan dengan media.
Aksi sempat berlangsung tegang ketika terjadi dorong-dorongan antara massa dengan aparat kepolisian yang berjaga. Namun suasana mereda setelah massa ditemui Kabag TU Kemenag Asahan, M. Darwis Nasution.
“Kakan Kemenag sedang di luar kota, tapi beliau sudah berkomitmen akan bertemu langsung dengan Koalisi LSM dan Media Bersatu pada Rabu, 3 September 2025, pukul 10.00 WIB,” jelas Darwis.
Mendengar penjelasan tersebut, massa kemudian membubarkan diri dari halaman Kemenag dan melanjutkan aksinya di Tugu Imam Bonjol. Di lokasi itu, mereka kembali berorasi dan bahkan mendesak pembubaran DPRD Kabupaten Asahan. Massa menilai DPRD tidak menunjukkan sikap tegas terhadap berbagai dugaan pelanggaran, termasuk terkait PT Bridgestone Aek Tarum Wilayah IV dan Klinik Medika Pratama Nusantara di Desa Pulau Maria.
Pantauan awak media, usai berorasi massa kemudian diajak berdiskusi oleh Fraksi Gerindra DPRD Asahan. Audiensi akan digelar bersama Ketua DPRD, Bupati Asahan, Kapolres, dan Dandim 0208/AS.
Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar SSos MSi, menyatakan pihaknya siap menerima dan menindaklanjuti seluruh aspirasi masyarakat.
“Semua laporan, baik lisan, tulisan, maupun pemberitaan, akan kami pelajari dan tindaklanjuti. Dugaan penyimpangan di desa maupun dinas akan kami periksa dengan serius,” tegas Bupati. (TIM)
