Bengkulu, Beritamerdekaonline.com – Pemerhati kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu, Hj. Tien Syafrudin, menanggapi isu terkait dugaan praktik jual beli jabatan eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Ia menegaskan bahwa kabar tersebut adalah hoaks dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Tien, isu yang beredar belakangan ini berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat serta merusak citra pemerintah daerah. Karena itu, ia mengingatkan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi.
“Itu hoaks. Jika ada yang menyebarkan isu tidak benar, akan kami laporkan. Kami juga mengimbau, jika ada isu simpang siur seperti itu, sebaiknya konfirmasi terlebih dahulu dengan pihak terkait sebelum dibagikan ke media sosial,” ujar Tien Syafrudin, di kediaman nya, Minggu (7/9).
Tien menambahkan, perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat memang memudahkan masyarakat dalam mengakses berita. Namun, kemudahan itu juga harus diimbangi dengan sikap bijak agar tidak terjadi penyalahgunaan media sosial yang berakibat hukum.
“Sekali lagi, bijaklah bermedia sosial. Jangan sampai ikut menyebarkan isu yang belum tentu kebenarannya. Kalau ada yang tetap menyebarkan isu semacam itu, kami tegaskan akan kami laporkan,” tegasnya.
Ia menilai, penyebaran kabar bohong tentang jual beli jabatan bukan hanya merugikan pemerintah daerah, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap proses birokrasi yang sedang dijalankan. Menurutnya, Pemprov Bengkulu tengah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga sangat disayangkan apabila muncul isu yang tidak berdasar.
Tien juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk media, untuk bersama-sama menciptakan iklim informasi yang sehat. Informasi yang benar, jelas, dan terkonfirmasi diyakininya akan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah.
“Jangan sampai ada pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan isu hoaks untuk kepentingan tertentu. Mari kita dukung Pemprov Bengkulu agar lebih fokus bekerja demi kesejahteraan masyarakat,” tutup Tien.
Dengan penegasan ini, Tien berharap masyarakat tidak lagi terpengaruh oleh isu jual beli jabatan dan tetap menjaga kondusivitas serta kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah.
