SEMARANG, Berita Merdeka Online – Kebocoran pendapatan dari pengelolaan parkir di RSUD Wongsonegoro (RSWN) Kota Semarang sebesar Rp1,4 miliar selama dua tahun terakhir menjadi sorotan publik.
Melanesia Corruption Watch (MCW) mendesak Wali Kota Semarang untuk mengevaluasi bahkan mempertimbangkan pencopotan Direktur Utama RSWN berinisial EK.
Ketua MCW Pusat, Sahudi Ersad, SH, mengungkapkan temuan ini bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024, dengan nomor 69.B/LHP/XVIII.SMG/05/2024 tertanggal 26 Mei 2025.
“Dalam laporan tersebut, tercatat potensi kerugian pendapatan dari jasa parkir sebesar Rp1.437.267.972 selama tahun anggaran 2022 hingga 2024,” ujar Sahudi, Senin (7/7/2025).
Menurutnya, kerugian tersebut disebabkan oleh perjanjian yang ditandatangani antara Dirut RSWN dan PT KMS selaku pengelola parkir, yang hanya mewajibkan setoran sebesar Rp600 juta per tahun.
Padahal, berdasarkan perhitungan BPK menggunakan formula Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dikalikan luas area parkir, seharusnya pendapatan dari parkir mencapai Rp1,3 miliar per tahun.
Artinya, terdapat kekurangan pendapatan sebesar Rp700 juta per tahun selama dua tahun terakhir yang tidak masuk ke kas daerah.
“Ini bentuk kelalaian dan lemahnya pengawasan. Kami mendorong agar Wali Kota Semarang segera menonaktifkan Eko Krisnarto dari jabatannya. Sudah seharusnya ada evaluasi menyeluruh dalam 100 hari pertama kepemimpinan wali kota,” tegas Sahudi.
Senada, Ketua LSM Satrio Pandawa Lima, Didik Agus Riyanto, juga angkat bicara. Ia menyebut bahwa apa yang terjadi di RSWN merupakan bentuk pembiaran yang merugikan keuangan daerah.
“Wali Kota harus bertindak tegas. Copot Dirut RSWN sebagai bentuk konkret dari evaluasi kinerja di awal masa jabatan,” kata Didik saat dikonfirmasi.
MCW dan sejumlah elemen masyarakat sipil menilai bahwa pembenahan tata kelola dan transparansi pengelolaan keuangan di RSWN harus menjadi prioritas.
Mereka mendesak agar Wali Kota Semarang segera mengambil langkah nyata agar kebocoran anggaran tidak terus berulang. (dar)
Tinggalkan Balasan