SEMARANG, Berita Merdeka Online – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Sumarno menegaskan bahwa literasi kebijakan publik memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap arah dan maksud kebijakan pemerintah.
Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan perlu memiliki strategi komunikasi yang efektif agar bahasa kebijakan mudah dipahami oleh publik.
Hal tersebut disampaikan Sumarno dalam kegiatan Roadshow Komunikasi dan Edukasi Bank Indonesia (Rekomendasi) yang digelar di Pandanaran Grand Ballroom, Hotel Padma Semarang, Kamis (23/10/2025).
Acara ini dihadiri oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta sejumlah narasumber dari berbagai lembaga dan instansi.
Sumarno mencontohkan pentingnya komunikasi kebijakan yang baik dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, setiap kebijakan publik harus mampu disampaikan dengan cara yang mudah dipahami masyarakat, agar tujuan kebijakan tersebut bisa tercapai secara maksimal.
“Begitu pula dengan edukasi literasi keuangan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Banyak istilah teknis dalam kebijakan fiskal maupun moneter yang perlu disederhanakan bahasanya agar masyarakat dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan kebijakan tersebut,” jelasnya.
Ia menambahkan, setiap kebijakan memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Karena itu, masyarakat harus dibekali pemahaman yang cukup agar mampu menilai serta menyikapi kebijakan dengan bijak.
Sebagai contoh, Sumarno menyinggung kebijakan suku bunga acuan atau BI Rate yang saat ini berada pada level 4,75 persen.
Kebijakan ini, menurutnya, sangat berpengaruh terhadap perekonomian, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mengakses pembiayaan usaha.
“Perubahan BI Rate ini penting dipahami. Saat bunga tinggi atau rendah, pelaku UMKM perlu tahu strategi apa yang harus diambil agar usahanya tetap berjalan stabil,” tutur Sumarno.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Rahmat Dwisaputra, menyampaikan bahwa kegiatan Rekomendasi memiliki sejumlah tujuan utama.
Di antaranya untuk memperkuat sinergi kebijakan antara pusat dan daerah, meningkatkan literasi sistem pembayaran digital, memperluas edukasi perlindungan konsumen, serta memperkuat pemahaman ekonomi masyarakat.
“Bank Indonesia Jawa Tengah akan terus berperan sebagai advisor dalam memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Rahmat.
Kegiatan Rekomendasi ini menargetkan sekitar 500 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar SMA, mahasiswa, akademisi, pelaku UMKM, komunitas anak muda, masyarakat umum, hingga unsur pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Dengan keterlibatan beragam pihak, kegiatan tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan literasi kebijakan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memahami arah kebijakan ekonomi dan pembangunan daerah. (lim)
Tinggalkan Balasan