Bengkulu, Beritamerdekaonline.com – Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bengkulu, Ferama Putri, menyampaikan bahwa pihaknya terus mendorong optimalisasi Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) melalui pemanfaatan dana desa. Upaya tersebut saat ini tengah menunggu regulasi resmi dari Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bengkulu, Ferama Putri saat Ramah Tamah BPJS Ketenagakerjaan dengan Insan Pers di Bengkulu, di Lembayung Resto, Rabu (22/10/2025).

‎
‎Ferama menjelaskan, koordinasi terkait program ini telah dilakukan sejak September 2025 bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Dinas Tenaga Kerja. Berdasarkan informasi terakhir, rancangan regulasi penggunaan dana desa untuk mendukung perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di desa sudah berada di meja Gubernur Bengkulu dan menunggu penandatanganan.
‎
‎“Kami mendapat informasi dari Dinas Tenaga Kerja bahwa regulasi tersebut sudah diajukan ke Bapak Gubernur. Mudah-mudahan segera disahkan agar dapat menjadi dasar hukum pelaksanaan di tingkat kabupaten dan desa,” ujar Ferama saat Ramah Tamah BPJS Ketenagakerjaan dengan Insan Pers di Bengkulu, di Lembayung Resto, Rabu (22/10/2025).
‎
‎Ia menjelaskan bahwa regulasi tersebut akan berbentuk surat edaran gubernur kepada para bupati, yang berisi panduan atau petunjuk teknis (juknis) mengenai mekanisme pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di tingkat desa. Setelah surat edaran diterbitkan, BPJS Ketenagakerjaan akan melanjutkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk pelaksanaan di lapangan.
‎
‎Ferama menambahkan, program ini diharapkan dapat membantu menutup kesenjangan kepesertaan UCJ di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan perhitungan Pemerintah Provinsi, terdapat sekitar 1.300 desa di Bengkulu. Jika setiap desa dapat melindungi 100 pekerja rentan, maka target UCJ dapat tercapai tanpa beban besar bagi pemerintah daerah.
‎
‎“Secara hitungan, satu desa dengan 100 peserta hanya membutuhkan sekitar Rp20 juta per tahun. Angka ini cukup realistis dan bisa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing desa,” jelasnya.
‎
‎Ia juga menegaskan bahwa keterlibatan desa sangat penting untuk memperkuat sistem perlindungan sosial di daerah. Tanpa dukungan pemerintah kabupaten dan desa, beban pendanaan akan terlalu berat jika hanya ditanggung oleh pemerintah provinsi.
‎
‎“Kita sama-sama tahu kondisi APBD provinsi cukup terbatas. Karena itu, kontribusi dari tingkat desa menjadi kunci agar perlindungan jaminan sosial tenaga kerja dapat berjalan merata,” tutup Ferama.
‎
‎
‎
‎


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.