JAKARTA, BERITA MERDEKA ONLINE – Gelombang desakan pergantian kepemimpinan di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali mencuat. Sebuah petisi yang mengatasnamakan Kader PPP Se-Indonesia beredar luas melalui media sosial dengan tuntutan agar Muhammad Mardiono mundur dari jabatan Ketua Umum PPP.

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam petisi tersebut, sebanyak 1.682 tanda tangan telah dinyatakan terverifikasi sebagai bentuk dukungan terhadap desakan pergantian kepemimpinan partai berlambang Ka’bah itu.

Petisi tersebut memuat pernyataan sikap sejumlah pihak yang mengaku sebagai kader PPP dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka menilai kepemimpinan Mardiono perlu dievaluasi demi menyelamatkan partai dari konflik internal yang berkepanjangan.

Dalam pernyataan yang dimuat pada petisi, para penggagas menyampaikan sejumlah alasan yang mendasari tuntutan agar Mardiono melepaskan jabatan Ketua Umum PPP.

Petisi kader PPP se-Indonesia mendesak Muhammad Mardiono mundur dari jabatan Ketua Umum dan meminta pencabutan SK pengesahan kepengurusan.

 

Pertama, mereka menilai Mardiono belum mampu menyatukan seluruh elemen dan memimpin PPP secara optimal.

Kedua, kepemimpinannya dianggap belum mampu mendorong percepatan perubahan serta memperkuat kedaulatan partai.

Ketiga, para penggagas petisi menyatakan bahwa Mardiono dinilai tidak lagi memperoleh kepercayaan dari mayoritas kader PPP.

Keempat, pergantian kepemimpinan disebut sebagai salah satu upaya untuk menyelamatkan partai sekaligus membuka ruang rekonsiliasi dan konsolidasi internal yang lebih baik.

Dalam pernyataan sikapnya, para penggagas menegaskan:

“Kami, ribuan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari seluruh Indonesia, dengan ini menyatakan sikap dan mendesak secara tegas agar Bapak Mardiono segera mundur dari jabatan Ketua Umum PPP.”

Pernyataan tersebut menjadi bagian utama dari tuntutan yang disampaikan melalui petisi yang kini beredar di ruang publik.

Petisi Minta Kementerian Hukum Cabut SK Mardiono

Tidak hanya meminta pengunduran diri Mardiono, petisi tersebut juga memuat tuntutan yang ditujukan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Para penggagas secara khusus meminta agar keputusan pengesahan Mardiono sebagai Ketua Umum PPP dicabut.

Tuntutan tersebut tertulis dalam bagian akhir petisi:

“Mendesak SK Menteri Hukum, Cabut SK Mardiono sebagai Ketum PPP.”

Permintaan itu memperlihatkan bahwa desakan yang disampaikan tidak hanya menyasar kepemimpinan internal partai, tetapi juga menyentuh aspek legalitas pengesahan kepengurusan PPP.

Meski demikian, tuntutan dalam petisi tersebut merupakan aspirasi pihak-pihak yang menginisiasi dan mendukungnya. Pelaksanaan perubahan atau pencabutan keputusan pengesahan kepengurusan tetap harus mengikuti ketentuan hukum dan mekanisme organisasi yang berlaku.

Penulis: Hasnul Effendi
Editor: Admin Nasional


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.