Bengkulu, Berita Merdeka Online – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu memberikan klarifikasi resmi terkait isu dugaan pelanggaran di lingkungan Biro Umum, sekaligus menegaskan langkah strategis dalam pengelolaan keuangan daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, didampingi Asisten I Setda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Khairil Anwar serta Kepala BKD Provinsi Bengkulu Rusmayadi di Kantor Gubernur Bengkulu, Jumat (27/3/2026).
Dalam keterangannya, Herwan Antoni menegaskan bahwa seluruh pejabat terkait telah dipanggil untuk memberikan klarifikasi, mulai dari Kepala Biro hingga aparatur sipil negara (ASN) yang disebut dalam pemberitaan.
“Hasil klarifikasi menunjukkan tidak ada pihak yang mengetahui maupun mengakui hal sebagaimana yang diberitakan. Seluruh keterangan telah dituangkan dalam berita acara resmi,” ujarnya.
Pemprov Bengkulu juga menegaskan komitmen dalam menjaga integritas ASN serta mengimbau seluruh jajaran agar tidak melakukan tindakan yang dapat merusak citra institusi pemerintahan.
Selain itu, pemerintah daerah membuka ruang bagi masyarakat dan media untuk melaporkan dugaan pelanggaran melalui jalur resmi seperti Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat. Pemerintah menjamin kerahasiaan pelapor serta menegaskan akan menindak tegas jika ditemukan bukti yang valid.
Di sisi lain, Pemprov Bengkulu tengah menyiapkan langkah strategis dalam pengelolaan anggaran daerah, khususnya dalam menekan belanja pegawai sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yakni di bawah 30 persen pada 2027.
Sejumlah kebijakan telah mulai diterapkan, di antaranya moratorium penerimaan pegawai, pembatasan mutasi masuk, serta penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Pemerintah juga telah menyusun lima skenario simulasi untuk mencapai target tersebut.
“Dari simulasi yang dilakukan, terdapat beberapa skema yang dapat mendekati bahkan mencapai target, tergantung pada kombinasi kebijakan yang diterapkan,” jelasnya.
Selain efisiensi belanja, peningkatan pendapatan daerah juga menjadi fokus utama guna menjaga keseimbangan fiskal.
Pemprov Bengkulu juga mulai mendorong efisiensi penggunaan energi di lingkungan ASN, termasuk penghematan bahan bakar minyak (BBM), sebagai respons terhadap isu nasional terkait potensi krisis energi.
Langkah ini akan dituangkan dalam kebijakan internal sebagai bagian dari upaya pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Editor: Anthonius
Tinggalkan Balasan