KAB SEMARANG, Berita Merdeka Online – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengintensifkan upaya pengendalian harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM).
Sepanjang 2026, program ini telah dilaksanakan sebanyak 1.724 kali dengan nilai transaksi mencapai Rp31,03 miliar.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, program tersebut harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat, bukan sekadar mengejar jumlah kegiatan dan besarnya transaksi.
Hal itu disampaikan saat membuka Gerakan Pangan Murah serentak dalam rangka Hari Pangan Sedunia ke-46 di Lapangan Tlogo Resort, Kabupaten Semarang, Rabu (21/10/2026).
Menurut Luthfi, pemerintah perlu memastikan masyarakat mampu membeli kebutuhan pokok dengan harga wajar.
Pada saat bersamaan, petani dan peternak juga harus mendapatkan perlindungan agar tidak dirugikan oleh gejolak harga.
“Jangan berorientasi pada kegiatan. Kalau tidak tepat sasaran, tidak punya hasil, enggak ada gunanya. Sehingga orientasi kita adalah orientasi hasil,” ujar Luthfi.
Ia menilai, ketersediaan bahan pangan saja belum cukup untuk menjamin ketahanan pangan.
Kemampuan masyarakat menjangkau harga kebutuhan pokok menjadi persoalan yang harus mendapat perhatian serius.
“Ketersediaan stok tidak cukup tanpa adanya keterjangkauan dari masyarakat,” katanya.
Luthfi juga menyoroti ketidakseimbangan harga komoditas pertanian dan peternakan.
Harga jagung yang masih tinggi dinilai membebani peternak karena komoditas tersebut menjadi salah satu bahan baku pakan.
Sementara itu, harga telur di tingkat produsen justru mengalami penurunan.
Sebagai langkah penanganan, Pemprov Jateng memberikan subsidi jagung kepada peternak kecil.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu menekan biaya pakan dan mempertahankan keberlangsungan usaha mereka.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah, Widi Hartanto, menyampaikan bahwa pelaksanaan GPM telah menjangkau 35 kabupaten/kota.
Total transaksi selama 2026 tercatat sebesar Rp31.032.488.764.
Kegiatan ini didukung berbagai pihak, termasuk Bulog, BUMN, BUMD, koperasi, kelompok tani, BUMDes, dan mitra swasta.
Dalam GPM di Kabupaten Semarang, masyarakat bisa mendapatkan beras dengan harga mulai Rp57.000 per lima kilogram.
Panitia menyediakan 7,5 ton beras dan 2.000 liter minyak goreng dengan harga Rp15.500 per liter.
Sejumlah kebutuhan pokok lainnya juga dijual, seperti telur, daging ayam, cabai, bawang merah, bawang putih, buah-buahan, dan sayuran.
Pemerintah turut menyediakan 12 ton jagung bersubsidi dengan harga tebus Rp5.500 per kilogram untuk peternak kecil dengan jumlah ternak kurang dari 5.000 ekor.
Selain itu, tersedia lima ton beras bersubsidi seharga Rp12.000 per kilogram dan 300 kilogram beras organik seharga Rp15.000 per kilogram.
Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) juga diberikan kepada 505 penerima manfaat.
Sebanyak 205 penerima berasal dari Desa Delik dan 300 lainnya dari Desa Tuntang.
Di sisi lain, ancaman El Nino menjadi tantangan bagi ketahanan pangan Jawa Tengah.
Gangguan cuaca berpotensi memengaruhi produksi pertanian, mengurangi pasokan, dan memicu kenaikan harga sejumlah komoditas.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Mohamad Noor Nugroho, mengungkapkan inflasi Jawa Tengah berada di angka 3,18 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,28 persen.
Meski demikian, pemerintah tetap perlu mewaspadai sejumlah faktor yang dapat memengaruhi harga pangan, mulai dari kekeringan, serangan hama tikus, biaya distribusi, hingga peningkatan permintaan pada periode tertentu.
Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jawa Tengah mendorong penguatan produksi dan distribusi melalui perbaikan irigasi, pemasangan pompa air, pengendalian hama, kerja sama antardaerah, serta penguatan peran PT Jateng Agro Berdikari.
Luthfi meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota memetakan daerah yang berpotensi mengalami gagal panen akibat El Nino.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi dampak terhadap petani sekaligus menjaga kesinambungan pasokan pangan.
“Seluruh kabupaten/kota dipetakan kembali, jangan sampai ada masyarakat kita kena puso,” tegasnya.
Pemprov Jateng berharap Gerakan Pangan Murah dapat menjadi instrumen pengendalian harga yang efektif.
Pemerintah juga dituntut memastikan bantuan dan subsidi tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, terutama ketika harga kebutuhan pokok mengalami tekanan. (lim)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Sponsored by: Berita Merdeka Mandiri
Tinggalkan Balasan