Bengkulu, Beritamerdekaonline.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dalam menangani tindak pidana di sektor jasa keuangan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, memperkuat perlindungan masyarakat, serta menjaga kepercayaan terhadap industri jasa keuangan.

OJK Perkuat Sinergi dengan Kejaksaan dan Polri, 192 Perkara Pidana Jasa Keuangan Tuntas.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan kepada jajaran Kejaksaan dan Kepolisian di wilayah hukum Provinsi Bengkulu, Selasa (17/11/2026).

Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK, Feriansyah, menyampaikan bahwa koordinasi antaraparat penegak hukum merupakan faktor penting dalam menangani berbagai bentuk tindak pidana di sektor jasa keuangan.

“Penguatan koordinasi antaraparat penegak hukum merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Karena itu, sinergi antara OJK, Kejaksaan, dan Kepolisian perlu terus diperkuat,” ujar Feriansyah, di Ballroom Hotel Mercure Bengkulu.

Ia menjelaskan, sejak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, OJK telah menyelesaikan sebanyak 192 perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan yang dinyatakan lengkap atau P-21 hingga 14 November 2026.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 152 perkara berasal dari sektor perbankan, 10 perkara pasar modal, 25 perkara asuransi dan dana pensiun, serta lima perkara pembiayaan.

“Hingga 14 November 2026, OJK telah menyelesaikan sebanyak 192 perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan yang telah dinyatakan lengkap atau P-21. Capaian ini merupakan bagian dari komitmen OJK dalam memperkuat penegakan hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat,” jelasnya.

Dalam proses penanganan perkara, OJK juga melakukan berbagai upaya paksa melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum. Upaya tersebut meliputi penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, hingga penyitaan.

Feriansyah menambahkan, kinerja penyidikan OJK juga mendapatkan pengakuan dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. OJK berhasil meraih predikat Penyidik Terbaik kategori Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian/Lembaga selama empat tahun berturut-turut, yakni pada 2022, 2023, 2024, dan 2025.

Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kinerja dan prestasi OJK dalam melaksanakan penegakan hukum di sektor jasa keuangan.

Menurut Feriansyah, pelaksanaan tugas penyidikan OJK harus didukung interaksi dan koordinasi yang aktif serta positif dengan aparat penegak hukum dari lembaga lainnya.

Hal tersebut diwujudkan melalui nota kesepahaman dan pedoman kerja antara OJK, Kejaksaan RI, dan Kepolisian RI terkait pencegahan, penegakan hukum, serta koordinasi dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Regulasi Baru Perkuat Penegakan Hukum

Penguatan koordinasi tersebut semakin penting menyusul diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan pada 17 Juni 2026.

Regulasi tersebut membawa sejumlah perubahan signifikan dalam pengaturan penegakan hukum, khususnya terkait penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pengaturan mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice yang dapat diterapkan dalam berbagai tahapan penanganan perkara, mulai dari penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antaraparat penegak hukum. Kami berharap implementasi ketentuan tersebut dapat berjalan efektif dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum,” ungkap Feriansyah.

Pendekatan keadilan restoratif merupakan bagian dari transformasi paradigma hukum pidana yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga menekankan pemulihan hak-hak korban, rehabilitasi pelaku, serta pemulihan kondisi sosial.

Dalam kerangka hukum tersebut, pemidanaan diarahkan untuk mewujudkan keadilan substantif. Penyelesaian perkara di luar pengadilan dapat menjadi alternatif yang diprioritaskan sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, pidana penjara ditempatkan sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium setelah mempertimbangkan alternatif penyelesaian dan pemidanaan lainnya.

Samakan Persepsi Aparat Penegak Hukum

Kegiatan sosialisasi di Bengkulu tersebut bertujuan membangun kesamaan persepsi antara OJK, Kejaksaan RI, dan Kepolisian RI dalam menangani berbagai bentuk tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi dan koordinasi dalam menghadapi perkara yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi serta berpotensi menimbulkan dampak luas bagi masyarakat.

“Melalui kegiatan sosialisasi ini, kami ingin membangun kesamaan persepsi, memperkuat komunikasi, serta meningkatkan koordinasi antara OJK, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam menangani berbagai tindak pidana di sektor jasa keuangan, termasuk perkara yang memiliki kompleksitas tinggi,” tuturnya.

Melalui penguatan sinergi dan koordinasi lintas lembaga, OJK optimistis upaya penegakan hukum di sektor jasa keuangan dapat berjalan semakin efektif.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, mengantisipasi peningkatan risiko eksternal, melindungi kepentingan masyarakat, serta mendukung penguatan perekonomian nasional.


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.