Aksi di Kejagung RI, FPR Adukan Oknum Jaksa Nakal Diseluruh Bengkulu

1
96
Aksi Front Pembela Rakyat (FPR) Bengkulu di Kejagung RI, Jakarta, Kamis (31/10/2019)

Jakarta – Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat Provinsi Bengkulu yang tergabung dalam Front Pembela Rakyat (FPR) berunjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) mereka menuntut pihak Kejagung memeriksa dan mengevaluasi kinerja Kejati dan Kejari diseluruh Provinsi Bengkulu.

FPR dalam aksinya yang sederhana itu hanya membawa poster bertuliskan berbagai tuntutan dan tanpa masa banyak, menyuarakan aspirasi dengan mengunakan pengeras suara. Mereka berorasi menuntut pihak Kejagung RI mengambil alih beberapa kasus korupsi di provinsi Bengkulu yang mangkrak alias di peti es kan oleh pihak kejaksaan setempat

Aksi demo yang dikawal beberapa oknum Kepolisian itu, berlangsung damai. Mereka beorasi saling bergantian, seraya mengusung poster bertuliskan diantaranya;
“Kasus-kasus Korupsi di Bengkulu Jadi Permainan Korup Jaksa nakal di Kejati Bengkulu”

“Di Kejaksaan Tinggi Bengkulu Ada Maklampir Menghisap Darah Koruptor’

“Meminta Bapak ST Burhanuddin Kejagung RI Pecat Kejati Bengkulu Aspidsus Kejati Bengkulu Aswas Kejati dan Jaksa nakal” dan

“Bubarkan TP4D di negeri ini”

Setelah sekitar setengah jam berorasi, pihak Kejagung meminta dua orang perwakilan masuk ke kantor Kejagung untuk menyampaikan aspirasinya.

Koordinator Aksi, Rustam Ependi usai bertemu pihak Kejagung mengatakan pihak Kejagung akan menyampaikan aspirasi kami kepada Jampidsus dan mengkoordinasikan sejumlah kasus yang kami laporkan ini untuk segera ditindak lanjuti dan pihak Kejagung akan melakukan suverpesi ke daerah. ” tapi kita juga dikasihkan no kontak mereka untuk melakukan komunikasi dan menanyakan perkembangan pengaduan kami, “kata Rustam Ependi, Kamis (31/10/2019) usai aksi di Kejagung RI, Bulungan, Jakarta.

Menurut Rustam, mereka akan melakukan aksi lebih besar lagi apabila kasus ini tidak direspon oleh Kejagung, ” apapun caranya, artinya ini harus dipermalukan. kita kan malu ini lambang Adhiyaksa, lambang penegakan hukum sejak dulu sudah ada jangan sampai lambang ini berubah buat nakut-nakuti publik saja, periksa…periksa kasih duit aman, mana bisa begitu dong,” ujar Rustam

Bayangkan, kasus Alkes di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2017 senilai 16 milyar yang gagal perencanaan diusut Kejati, tapi tidak menjadi kasus. Karena itu kami datang ke Jakarta dalam rangka menyampaikan aspirasi masyarakat Bengkulu terkait kasus-kasus yang ditangani oleh pihak Kejasaan yang ada di Provinsi Bengkulu, terutama di Kejati Bengkulu. Banyaknya tunggakan-tunggakan kasus yang dilakukan oleh pihak Kejati Bengkulu hingga sekarang tidak sampai ke meja hijau.

“Ada terkesan bahwa kasus-kasus ini dijadikan sebuah harga tawar oleh pihak Kejati Bengkulu untuk bermain dengan hal-hal yang negatif artinya lewat pemeriksaan-pemeriksaan terhadap kasus, tidak menutup kemungkinan ikut main di dalam uang haram ini,” kata Rustam

Kita telah sampaikan kepada pihak Kejaksaan Agung sambung Rustam, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ada respon dan tindaklanjuti oleh anak buahnya Jaksa Agung RI, dalam hal ini Bapak ST Burhanuddin yang baru saja dilantik. Untuk itu kami membawa kado hanya dua lembar kertas, tapi dua lembar kertas ini isinya kinerja bawahannya yang ada di Provinsi Bengkulu dengan kata lain kami meminta Kejagung coba periksa Bapak Kejati Bengkulu, periksa, Aspidsus, periksa Aswasnya itu.

” Kami sangat berharap Kejagung baru harus mengawasi jaksa-jaksa yang ada di Provinsi Bengkulu, bayangkan saja keputusan Pengadilan meminta JPU untuk menetapkan tersangka sampai sekarang tidak ada penetapannya.”ini jaksa benaran apa jaksa main-main,” ujarnya

Terus, terhadap pengusutan kasus-kasus korupsi seperti pembangunan kompern Jeti di Pulau Bey Bengkulu senilaa 90 Milyar, proyek ini tak pernah selesai sampai sekarang, pembayarannya sudah sertus persen pengusutannya ada di Kejati kenapa kasus ini mengendap.

“sebelumnya pengamanan Pantai senilai 87 milyar di Pulau Komuko 2018, sampai sekarang tak selesai. proyek amburadul pengusutan juga di Kejati, Ketua Timnya justeru sudah pindah menjadi Kejati Bali,” kata Rustam. (Zal)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × one =