KAUR – Program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kaur tampaknya belum maksimal bahkan terkesan masih jauh panggang dari api, inilah istilah yang sesuai untuk Kaur, Padahal upaya Pemerintah Pusat yang diramu dalam program pengentasan kemiskinan terbilang sangat elegan.

Sangat disayangkan masih ada oknum-oknum yang memanfaatkannya untuk kepentingan tertentu tanpa melihat kepentingan dari warga miskin yang justru membutuhkan perhatian melalui bantuan, seperti pembangunan RLTH dari Dinas Perkim dan RKH dari Dinas Sosial.

Entah karena sistem yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya atau pasifnya Pemerintahan di tingkat Kampung dalam memberikan data orang miskin, sehingga warga yang hidup di bawah garis kemiskinan justru tidak pernah merasakan bantuan pemerintah itu.

Lihat Juga:
Bupati Kaur Gusril Pausi menyerahkan reward kepada qori dan qoriah berprestasi MTQ Provinsi Bengkulu 2026 di ruang kerja Bupati Kaur.
Bupati Kaur Serahkan Reward Rp31 Juta kepada Qori dan Qoriah Berprestasi MTQ Provinsi Bengkulu 2026

Contoh kongkritnya, seperti dialami bapak Abasdin Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, dan masih ada beberapa warga lain yang hidup dibawah garis kemiskinan namun tampaknya luput dari perhatian pemerintah.

Sudah puluhan tahun mereka hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Ironisnya, mereka tidak pernah menerima bantuan pemerintah, seperti Raskin, RLTH dan RKH, padahal, mereka merupakan bagian dari warga Indonesia, jelas “Widi Ketua DPC JPKP Kabupaten Kaur, menuturkan kepada media ini, Senin 16/09/2019.

Dia menjelaskan dari hasil investigasi yang dilakukannya puluhan warga miskin di Desa Tebing Rambutan yang mereka temui, kondisi mereka sangat memprihatinkan.

Lihat Juga:
Ketua PW IWO Bengkulu bersama pengurus dan PD IWO Kabupaten Kaur saat rapat koordinasi persiapan HUT ke-14 IWO Nasional dan Rakerwil III Tahun 2026 di Pantai Pengubaian.
Rakor Perdana di Kaur, IWO Bengkulu Matangkan Persiapan HUT ke-14 dan Rakerwil III Tahun 2026

“Di antara mereka, ada yang tinggal di rumah gubuk Bambu berlantai tanah, mereka tak pernah terdata sebagai warga miskin. Tapi anehnya, jika saat Pemilu lima tahunan, baru ada orang tertentu saja yang mau menemui para warga miskin ini untuk pemenuhan ambisi kepentingan mereka,” ujar Widi.

Widi pun mempertanyakan dikemanakan saja bantuan Dana Desa yang berbandrol miliaran rupiah selama ini, seperti apa pendataan warga miskin sehingga mereka tidak terdaftar sebagai warga yang paling layak menerima bantuan pemerintah.(Miruan)

Views 95

Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Lihat Juga:
IWO Bengkulu Audiensi dengan Diskominfo Kaur, Bahas Penyebaran Informasi Pembangunan hingga Tingkat Regional