Kutacane, Berita Merdeka Online – Kegiatan Wawasan Kebangsaan (Wasbang) yang dilakukan Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) Kecamatan tersebut diduga pemborosan anggaran.

Hal tersebut disampaikan ketua Lembaga Pemngembangan Intelektual Muda (LP2IM) Aceh Tenggara, Sopian Desky, Rabu (20/07/2022).

Dikatakan, Sopian Desky, kegiatan Wasbang dan lain sebagainya, salah satu titik rawan korupsi dalam pengelolaan Dana Desa (DD)

” Kades dan Aparatur Desa yang ikut bimtek tiap tahun ke luar daerah, tidak ada ilmu dari bimtek itu yang bisa diterapkan di desa-desa”, kata Sopian.

Sebut Sopian, pada tahun 2020 yang lalu juga dilakukan bimtek keluar daerah yang menelan Anggaran Dana Desa (ADD) mencapai miliaran rupiah, pada tahun 2022 juga dilakukan kembali kegiatan Wasbang melalui BKAD Kecamatan.

” Dianggarkan melalui DD Rp 9 juta rupiah hingga Rp 15 juta rupiah per Desa, untuk kegiatan Wasbang,”, sebut Sopian.

Selain itu, Bimtek tahun 2019, 2020 dan 2021 lalu juga menghabiskan anggaran hampir Rp 29 milyar, sangat jelas merugikan anggaran Desa, diduga pihak-pihak tertentu memperkaya diri dan kelompok terhadap kegiatan tersebut.

” Diduga kuat kegiatan ini terus diarahkan oleh oknum yang mencari keuntungan, untuk itu saya minta kepada pihak yang berkompeten agar memantau terus pengunaan ADD”, ucap Sopian.

Salah seorang kepala Desa yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, pihaknya hanya mengikuti program dari atas, sehingga kami para kepala Desa harus mencantumkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tentang kegiatan tersebut.

” Kegiatan ini dilakukan selama dua hari, di Kecamatan satu hari, dan di Desa satu hari, pesertanya perangkap Desa”, sebutnya. (HB)


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.