Lsm Gempur Minta Polda Aceh Lidik Proyek Beronjong Lawe Kingga Agara

Aceh Tenggara, Berita Merdeka Online — Proyek penanganan tanggap darurat tanggul sungai Lawe Kingga di Desa Kuta Lesung, Kecamatan Lawe Sumur, Aceh Tenggara (Agara), diduga gunakan material galian C Ilegal.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Pemburu Koruptor ( LSM Gempur ) minta pihak kepolisian Polda Aceh melidik proyek tersebut.

” Diduga batu Beronjong itu diambil dari hulu sungai Lawe Kingga, yang tidak memiliki ijin galian C “, kata Fajri Gegoh, Jum’at (09/09/2022).

Lihat Juga:

‎Kaesang Instruksikan PSI Bengkulu Perkuat Struktur hingga Tingkat RT, Fokus Verifikasi Faktual dan Target Pemilu 2029

Selain Ilegal, sebut Gegoh, pekerjaan yang dilakukan pihak rekanan PT. Kota Metro Dollar itu diduga asal-asalan, terkait penyusunan batu kedalam Beronjong itu kurang padat, karena tanpa pengawasan dari dinas terkait.

” Saya melihat tidak ada pengawasan dari intansi terkait, sehingga sesuka hati rekanan bekerja”, sebut Gegoh.

Lanjut Gegoh, Pihak pelaksana juga mengabaikan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang standard layanan informasi publik.

Lihat Juga:

‎Sidang Kasus CV Mandiri Sejahtera di PN Bengkulu: Terdakwa Ungkap Dugaan Kejanggalan Audit Internal, Nilai Rp3,138 Miliar Disebut Sudah Muncul Sejak Hari Pertama

” Jika diabaikan, saya tak segan -segan akan membuat laporan resmi kepada Polda Aceh terkait Galian C Ilegal yang digunakan dan kecurangan lainya dalam pengerjaan proyek Beronjong itu”, ingat Pajri Gegoh.

Kepala satuan kerja ( Satker) Balai Sungai Aceh Asyari mengatakan tidak tahu menahu tentang galian C yang digunakan dalam proses pembangunan tanggul itu.

” Kami sudah menginstruksikan kepada rekananan agar tidak menggunakan material yang ilegal, Satker hanya melakukan pengawasan dalam proses pembangunanya “, kata Asyari, atau sering disapa Ai melalui sambungan telepon, Jum’at (09/09/2022).

Lihat Juga:

‎Terdakwa Akui Gunakan Uang CV Mandiri Sejahtera, Kuasa Hukum Sebut Nilainya Tidak Sesuai Dakwaan

Sebut Asyari, proyek tanggul itu menelan anggaran berkisar Rp 7, 5 Milyar merupakan proyek tanggap darurat, dalam prosesnya tidak melalui tender dengan sumber pembiayaan dari Kementerian PUPR.

” Proses pembayaran kepada rekanan setelah tim audit Insfektorat turun untuk melakukan pemerikasaan dan penghitungan baik volume dan kualitas pekerjaan mereka”, sebut Asyari. (HB)