Beritamerdekaonline.com, Pangkalan Bun/Kobar — Upacara Pengucapan ikrar Netralitas di lingkup Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) di pimpin langsung oleh Kaban Kesbangpol, Rabu (01/03/ 2023).

Telah dilaksanakan pengucapan ikrar deklarasi netralitas dalam rangka pelaksanaan pemilu tahun 2024 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Kotawaringin Barat bertempat di Halaman Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Kotawaringin Barat Pada senin 27 february 2023,pukul 07:00 wib. Di Jln Jend. Sudirman No. 18 Pangkalan Bun.dikutip dari Laman Facebook Kesbangpol Kobar.

Pengucapan Ikrar Netralitas yang dirangkaikan dengan kegiatan Apel Pagi, dipimpin langsung oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Kotawaringin Barat (Drs. Edie Faganti) dengan diikuti oleh seluruh Pejabat Eselon III, Pejabat Fungsional, Pelaksana, dan Pegawai Negeri (PPNPN).

Kegiatan pengucapan ikrar tersebut juga dirangkaikan dengan kegiatan simbolis penandatangan pakta integritas oleh Kepala Badan beserta Esellon III yang disaksikan oleh seluruh ASN dan PPNPN.

Pengucapan Ikrar Netralitas ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat yang ditandatangani Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 892/51/BKPSDM.IV/2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Ikrar deklarasi dilaksanakan dengan penuh integritas dan rasa tanggungjawab dalam rangka mewujudkan netralitas Pegawai ASN dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang bermartabat, beretika dan demokratis demi terwujudnya persatuan dan kesatuan NKRI.

Adapun isi ikrar deklarasi dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pemilu tahun 2024 yaitu, kami berikrar:
1.Menjaga dan menegakkan prinsip netralitas Pegawai ASN dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di instansi masing-masing dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama, maupun sesudah pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.
2.Menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktek-praktek intimidasi dan ancaman kepada Pegawai ASN dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dan seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.
3.Menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong.
4.Menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun. (Ronny)


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.