KENDAL, Berita Merdeka Online – Penetapan SG sebagai tersangka dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan kini mendapat perlawanan melalui jalur hukum.
Tim kuasa hukum SG mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Kendal untuk menguji keabsahan proses penyidikan yang dilakukan Polres Kendal.
Permohonan tersebut diajukan oleh YLBH Putra Nusantara Kendal pada 10 November 2026.
Gugatan itu tercatat dengan Nomor 2/Pid.Pra/2026/PN Kdl dan mulai disidangkan pada Senin, 16 November 2026.
Dalam permohonannya, pihak pemohon mempersoalkan prosedur serta dasar hukum yang digunakan penyidik dalam menetapkan SG sebagai tersangka.
Mereka meminta hakim memeriksa apakah tindakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
Direktur YLBH Putra Nusantara Kendal, Saroji, menjelaskan bahwa langkah praperadilan ditempuh karena pihaknya menemukan sejumlah persoalan hukum yang dinilai perlu mendapatkan pengujian melalui lembaga peradilan.
Menurutnya, perkara yang menjerat SG tidak bisa dilepaskan dari hubungan hukum keperdataan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
Karena itu, perlu diteliti secara cermat apakah persoalan tersebut benar-benar mengandung unsur tindak pidana penipuan maupun penggelapan.
“Kami memandang perkara ini harus ditempatkan secara proporsional. Persoalan yang berawal dari hubungan hukum keperdataan tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Harus ada pembuktian yang jelas mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur pidana yang disangkakan,” ujar Saroji.
Tim kuasa hukum juga menyoroti batas antara sengketa keperdataan dan perkara pidana.
Mereka menilai adanya perselisihan mengenai hak dan kewajiban para pihak belum otomatis menunjukkan terpenuhinya unsur kesengajaan atau niat jahat dalam suatu tindak pidana.
Atas pertimbangan tersebut, pihak pemohon meminta agar rangkaian peristiwa, hubungan hukum yang melatarbelakangi persoalan, serta kecukupan alat bukti dalam penyidikan diperiksa melalui mekanisme praperadilan.
YLBH Putra Nusantara Kendal berpandangan bahwa penggunaan instrumen hukum pidana harus dilakukan secara cermat.
Penetapan seseorang sebagai tersangka, menurut mereka, wajib memiliki dasar hukum dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam sidang perdana di PN Kendal pada 16 November 2026, pihak termohon dari Polres Kendal dilaporkan tidak hadir.
Pemeriksaan perkara selanjutnya akan berlangsung sesuai tahapan hukum acara yang berlaku.
Anggota tim kuasa hukum, Irwan Dwi Setiawan, menegaskan bahwa gugatan praperadilan tersebut bukan bentuk perlawanan terhadap penegakan hukum.
Sebaliknya, langkah itu merupakan upaya menggunakan hak konstitusional untuk memperoleh pengujian atas tindakan aparat penegak hukum.
“Penetapan tersangka bukan persoalan administratif biasa karena memiliki konsekuensi besar terhadap hak, martabat, dan nama baik seseorang. Oleh sebab itu, setiap tindakan penyidik harus didasarkan pada prosedur yang sah serta memenuhi ketentuan hukum acara pidana,” tegas Irwan.
Ia mengingatkan bahwa asas praduga tak bersalah harus tetap menjadi prinsip dalam penanganan perkara.
Status tersangka tidak serta-merta menjadikan seseorang terbukti bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Pihak YLBH Putra Nusantara Kendal menyatakan akan terus mengikuti proses persidangan hingga hakim memberikan penilaian terhadap permohonan yang diajukan.
Mereka berharap hakim memeriksa setiap dalil pemohon secara objektif, terutama menyangkut keabsahan prosedur penyidikan dan landasan hukum penetapan SG sebagai tersangka.
“Kami ingin memastikan bahwa hukum ditegakkan secara profesional, objektif, dan proporsional. Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan proses peradilan yang adil. Kami akan mengikuti seluruh tahapan persidangan sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkas Saroji.
Melalui permohonan tersebut, kuasa hukum berharap pengadilan dapat memberikan kepastian mengenai keabsahan tindakan penyidik.
Mereka juga menekankan pentingnya perlindungan hak-hak warga negara dalam setiap proses penegakan hukum.
Di sisi lain, Beritamerdekaonline.com telah berupaya meminta konfirmasi kepada Kasat Reskrim Polres Kendal AKP Dody Wahyu Kurniawan terkait gugatan praperadilan tersebut.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada jawaban maupun keterangan yang disampaikan. (lim)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan