Jakarta, Berita Merdeka Online – Sembilan anggota komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (RI) mengunjungi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM RI, Hadi Tjahjanto di Gedung Kantor Menko Polhukam, Jakarta, pada Kamis, 14 Maret 2024.
Kedatangan komisioner Komisi Kejaksaan RI bertujuan untuk melaporkan dan berkoordinasi terkait penunjukan dan pelantikan komisioner Komisi Kejaksaan RI periode 2024-2028 oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu, 21 Februari 2024.
Ketua Komisi Kejaksaan RI, Prof. Dr. Pujiyono Suwandi SH.MH memimpin kunjungan silaturahmi rombongan sembilan komisioner Komisi Kejaksaan RI, Kepala Sekretariat Antoni Setiawan, dan staf Sekretariat Komisi Kejaksaan.
Pujiyono Suwandi menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas sambutan hangat dari Menko Polhukam Hadi Tjahjanto selama kunjungan silaturahmi tersebut.
“Hari ini, kami datang untuk bersilaturahmi dan melaporkan kepada Pak Menteri mengenai kedudukan kami sebagai komisioner Komisi Kejaksaan RI periode 2024-2028. Kami memohon bimbingan dan arahan agar kami dapat menjalankan tugas kami di Komisi Kejaksaan RI sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku,” ujar Pujiyono.
Guru besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Solo ini menegaskan komitmen pihaknya untuk mengawasi dan mengawal seluruh program kerja Kejaksaan RI guna mewujudkan pelayanan dan penegakan hukum yang propesional, berintegritas, dan humanis.
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memberikan apresiasi atas koordinasi dan sinergitas yang terjalin antara Menko Polhukam dengan Komisi Kejaksaan RI dan Kejaksaan RI. Komisi Kejaksaan RI, sebagai lembaga ad hoc yang pertanggungjawabannya langsung kepada Presiden, mampu mengimplementasikan tugas pengawasan terhadap Kejaksaan RI dengan baik.
Menko Polhukam menegaskan bahwa pihaknya akan memfasilitasi Komisi Kejaksaan RI dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap Kejaksaan untuk menciptakan penegakan hukum yang propesional, berintegritas, dan humanis.
“Saya berpesan agar Komisi Kejaksaan dapat mewujudkan penegakan hukum yang semakin baik melalui pengawasan yang dilakukan. Tujuannya adalah untuk memenuhi harapan masyarakat, khususnya dalam penegakan supremasi hukum,” pesan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto.
Komisi Kejaksaan dibentuk berdasarkan Pasal 38 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2011, tugas Komisi Kejaksaan adalah melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik, baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan. Selain itu. Komisi Kejaksaan juga melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi,, tata kerja. kelengkapan sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan…
Komisi Kejaksaan RI juga memiliki wewenang untuk menangani laporan pengaduan dari masyarakat, termasuk melakukan pemeriksaan ulang atau tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan. Jika diperlukan. Komisi Kejaksaan juga berwenang mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa..;
Sembilan anggota komisioner Komisi Kejaksaan RI yang hadir dalam kunjungan silaturahmi ini adalah Ketua Prof. Pujiyono Suwandi, Babul Khoir, Muhammad Yusuf, Heffinur, Nurwinah, Dahlena, Rita Serena Kalibonso, Diah Srikanti, dan Nurokhman. (BM)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan