SITUBONDO, BMO – Polemik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali menjadi sorotan setelah beredarnya video pernyataan Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, saat berkunjung ke Pondok Pesantren Syafi’iyah Salafiyah Sukorejo, Situbondo, Sabtu (14/11/2026).

Dalam video tersebut, Mardiono menyampaikan bahwa PPP seharusnya memperoleh 17 kursi di DPR RI pada Pemilu 2024, tetapi terhambat oleh ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT).

Pernyataan itu memicu tanggapan dari Yazid Merdeka, salah satu pengurus PPP sekaligus alumni Pondok Pesantren Syafi’iyah Salafiyah Sukorejo. Yazid mempertanyakan dasar perhitungan yang digunakan Mardiono. Menurutnya, apabila PPP berhasil melewati ambang batas parlemen, perolehan kursi yang semestinya diraih hanya 12, bukan 17 kursi.

Polemik semakin berkembang setelah Ketua DPW PPP Jawa Timur, Arif Wijanarko, memberikan bantahan terhadap pernyataan Yazid.

Yazid Merdeka menanggapi polemik pernyataan Mardiono mengenai klaim perolehan 17 kursi pada Pemilu 2024.

 

Arif menjelaskan bahwa angka 17 kursi merupakan gambaran capaian yang seharusnya diperoleh PPP, sedangkan 12 kursi merupakan hasil perhitungan resmi. Ia merujuk pada video pernyataan Mardiono versi lengkap yang menjelaskan bahwa PPP berpotensi memperoleh 17 kursi, tetapi tidak berhasil melewati ambang batas parlemen. Selain itu, PPP dinilai tidak memperjuangkan persoalan tersebut secara maksimal melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun, setelah mencermati video lengkap tersebut, Yazid kembali mempertanyakan logika pernyataan Mardiono, khususnya mengenai hubungan antara gugatan ke MK dan penetapan jumlah kursi oleh KPU.

“Dari mana dasar hitungannya, karena gak fight di MK akhirnya ditetapkan oleh KPU 12 kursi?” tandas Yazid.

Yazid menilai penjelasan tersebut tidak sesuai dengan mekanisme penghitungan kursi dalam pemilu. Menurut dia, persoalan utama PPP pada Pemilu 2024 adalah tidak terpenuhinya ambang batas parlemen, sehingga partai tersebut tidak memperoleh kursi DPR RI.

Ia menjelaskan, apabila gugatan PPP ke MK berhasil dan tambahan suara yang diperoleh membuat partai tersebut lolos ambang batas parlemen, jumlah kursi yang berpotensi diraih tetap 12 kursi.

“Justru karena kalah di MK yang harusnya PPP dapat 12 menjadi nol kursi karena tidak lolos PT,” jelas Yazid.

Lebih lanjut, Yazid menyebut gugatan PPP ke MK bertujuan memperjuangkan tambahan sekitar 193 ribu suara. Tambahan suara tersebut, menurut penjelasannya, tersebar di puluhan provinsi dan bukan terkonsentrasi pada satu atau dua daerah pemilihan.

Atas dasar itu, ia mempertanyakan bagaimana tambahan suara tersebut dapat dijadikan landasan untuk menyebut PPP seharusnya memperoleh 17 kursi.

“Kalaupun misal gugatan PPP dikabulkan MK dan PPP dapat tambahan 193 ribu suara dan akhirnya lolos PT, kursinya tetap 12. Bukan 17. Karena 193 ribu suara itu sebarannya di puluhan provinsi. Bukan cuma di satu-dua dapil. Lantas dari mana logikanya dengan tambahan 193 ribu suara PPP bisa dapat 17 kursi?” jelas Yazid.

Di tengah polemik tersebut, Yazid juga menanggapi tudingan bahwa pernyataannya mengenai klaim perolehan kursi PPP merupakan informasi bohong atau hoaks.

Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya didasarkan pada penilaiannya terhadap data perolehan suara, ketentuan ambang batas parlemen, serta mekanisme penghitungan kursi dalam Pemilu 2024.

Yazid meminta agar polemik tersebut tidak diarahkan untuk membangun pembenaran atas kegagalan PPP melewati ambang batas parlemen pada pemilu sebelumnya.

“Jadi sudahlah Pak Mardiono tidak usah habiskan energi hanya untuk menutupi kesalahan kegagalan pada Pemilu 2024. Semua orang sudah tahu, tidak usah sibuk membangun alibi. Apa yang pernah saya sampaikan sebelumnya itu bukan hoax tapi fakta,” tutup Yazid.

Polemik ini memperlihatkan masih adanya perbedaan pandangan di lingkungan PPP mengenai evaluasi hasil Pemilu 2024, khususnya terkait ambang batas parlemen dan potensi perolehan kursi partai.

Hingga berita ini disusun, pernyataan Yazid merupakan pandangan dan argumentasi yang disampaikannya dalam menanggapi penjelasan Mardiono dan bantahan Arif Wijanarko. Penjelasan lebih lanjut dari pihak Mardiono maupun DPW PPP Jawa Timur tetap diperlukan agar persoalan ini dapat dilihat secara berimbang.

Penulis: Hasnul Effendi
Sumber: Keterangan Yazid Merdeka dan pernyataan Arif Wijanarko dalam polemik video


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.