Jakarta, Berita Merdeka Online – Jaksa Agung RI, melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Dr. Fadil Zumhana, menyetujui 9 permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada Kamis, 14 Maret 2024. Keputusan ini menarik perhatian secara nasional karena menyoroti upaya sistem hukum dalam memperjuangkan keadilan restoratif.

Berikut adalah daftar tersangka dan perincian kasusnya:

1. Amri bin H. Abbas dari Kejaksaan Negeri Nunukan, tersangka pelanggaran Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
2. Mansyur Ali alias Mansyur bin Ali dari Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan, tersangka pelanggaran Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
3. Deni Anitra Wijaya bin A. Rahman dari Kejaksaan Negeri Lampung Timur, tersangka pelanggaran Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
4. Ruslan bin Marsak dari Kejaksaan Negeri Lampung Timur, tersangka pelanggaran Pasal 480 Ke-1 KUHP tentang Penadahan.
5. M. Halid alias Iteng bin Sawita dari Kejaksaan Negeri Pesawaran, tersangka pelanggaran Pasal 480 ke-1 KUHP tentang Penadahan.
6. M. Arpah alias Kentung bin (Alm.) Mudesing dari Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat, tersangka pelanggaran Pasal 362 KUHP tentang Pencurian jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
7. Muhammad Fikri alias Cemong bin Ma’mur dari Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, tersangka pelanggaran Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
8. Bambang Irawan als Jawel bin Zainal (Alm) dari Kejaksaan Negeri Kepahiang, tersangka pelanggaran Pasal 44 Ayat (1) Subsidair Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
9. Iwang Wiguna bin Rifdi Agus dari Kejaksaan Negeri Dumai, tersangka pelanggaran Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Keputusan penghentian penuntutan didasarkan pada berbagai alasan, antara lain:

Telah terjadi proses perdamaian di mana tersangka meminta maaf dan korban telah memberikan maaf. Tersangka tidak memiliki catatan pidana sebelumnya. Tersangka melakukan tindakan pidana untuk pertama kalinya. Ancaman hukuman denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun. Tersangka berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Proses perdamaian dilakukan secara sukarela melalui musyawarah untuk mufakat tanpa tekanan atau paksaan. Tersangka dan korban sepakat untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan memberikan manfaat yang lebih besar. Pertimbangan sosiologis. Respon positif dari masyarakat. Langkah ini menjadi sorotan karena menegaskan komitmen sistem hukum untuk menerapkan keadilan restoratif dalam menangani kasus-kasus pidana.

Selanjutnya, JAM-Pidum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Langkah ini merupakan upaya konkret untuk. (BM)


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.