Bengkulu, Beritamerdekaonline.com – Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Provinsi Bengkulu, Undang Sumbaga, memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu yang berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023. Penghargaan ini menjadi yang ketujuh kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2017.
Undang Sumbaga menyampaikan bahwa pencapaian ini adalah bukti nyata dari komitmen Pemprov Bengkulu dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
“Kami sangat mengapresiasi kerja keras dan dedikasi dari seluruh jajaran Pemprov Bengkulu, mulai dari Gubernur hingga pegawai di level terbawah, yang telah berhasil menjaga konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Raihan WTP selama tujuh tahun berturut-turut adalah prestasi yang luar biasa,” ujar Undang, di kantor Central Elektro, Jalan Salak Raya, Lingkar Timur, Kota Bengkulu, Jumat pagi (31/05/2024).
Menurut Undang, keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan kepatuhan Pemprov Bengkulu terhadap standar akuntansi pemerintahan, tetapi juga mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien.
“Pengelolaan keuangan yang baik adalah fondasi utama dalam pembangunan daerah. Dengan adanya predikat WTP, masyarakat dapat lebih percaya bahwa dana yang dikelola oleh pemerintah digunakan dengan semestinya untuk kemajuan Bengkulu,” tambahnya.
Lebih lanjut, Undang mengungkapkan harapannya agar capaian ini dapat menjadi motivasi bagi Pemprov Bengkulu untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
“Semoga dengan predikat WTP ini, Pemprov Bengkulu semakin termotivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Keberhasilan ini harus dijadikan momentum untuk bekerja lebih keras dan lebih baik lagi demi kesejahteraan masyarakat Bengkulu,” kata Undang.
Ia juga berharap bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan para pelaku usaha dapat semakin ditingkatkan. “HIPMI selalu siap mendukung program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah. Kami yakin, dengan pengelolaan keuangan yang baik, banyak peluang kerja sama yang dapat terjalin antara pemerintah dan dunia usaha. Hal ini tentunya akan membawa dampak positif bagi perekonomian Bengkulu secara keseluruhan,” pungkasnya.
Penghargaan WTP dari BPK diberikan kepada pemerintah daerah yang telah berhasil menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan benar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pencapaian ini menunjukkan bahwa Pemprov Bengkulu telah memenuhi kriteria tersebut, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Capaian ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi yang baik antara berbagai pihak, termasuk auditor internal, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Bengkulu. Predikat WTP yang diraih selama tujuh tahun berturut-turut ini juga menjadi refleksi dari komitmen kuat untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah. Keberhasilan ini diharapkan dapat terus berlanjut dan menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel.(Dn)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan