Payakumbuh ( Sumbar ) BeritaMerdekaOnline.Com — Sebanyak lebih kurang 26 orang pedagang yang menempati kios-kios dan lapak di Pasar Rakyat Payakumbuh 2 di Padang Kaduduak Kecamatan Payakumbuh Utara kini masih menunggu adanya perobahan Peraturan Daerah ( Perda ) nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak dan Retrebusi Pelayanan Pasar dari DPRD dan Pemko Payakumbuh.
Permohonan perobahan Perda ini telah disampaikan ke DPRD sejak bulan September 2024 , namun belum ada realisasinya sampai berita ini diturunkan.
Menurut ketua Asosiasi Pedagang pasar Payakumbuh 2 di PD.Kaduduak Syamsawir didampingi beberapa orang pedagang
yang dijumpai di pasar Pd.Kaduduak beberapa hari lalu menjelaskan, bahwa para pedagang ditagih oleh Dinas Koperasi dan UMKM untuk membayar uang Retrebusi pasar selama tahun 2024 sebesar Rp.1.800.000.
Dengan batas waktu pelunasan pada 30 Nopember 2024 lalu.
Atas desakan itulah kami pedagang mengajukan permohonan ke DPRD supaya dapat meninjau kembali Perda yang bebankan kepada pedagang di pasar PD.Kaduduak, karena Perda tersebut belum bisa diberlakukan kepada mereka.
Pasalnya para pedagang ini oleh wakikota Periode Riza Falepi diberikan dispensasi untuk memakai saja kios-kios dan lapak tanpa dibebankan pembayaran apapun sampai keadaan pedagang telah bisa berjualan secara normal.
Karena pasar ini tidak ada peminat masyarakat untuk berjualan di pasar ini, dan sebagai upaya memancing minat para pedagang untuk berjualan dan meramaikan pasar ini, maka walikota memberikan dispensasi seperti ini.
Kendati walikota Riza Falepi memberikan dispensasi demikian, malah pasar ini semakin hari semangkin tidak ada pengunjung sehingga pedagang jangankan dapat untung, malah jadi buntung.
Di era kepemimpinan Pj.Walikota Payakumbuh sekarang Supraitno pihak Dinas Koperasi selalu mendesak agar pedagang harus melunasi uang Retrebusi selama tahun 2024.
Yang jadi pertanyaan bagi pedagang itu, kenapa Perda Nomor 1 tahun 2024 ini diberlakukan juga ke pedagang pasar Payakumbuh 2, padahal Perda tersebut seharusnya belum bisa diberlakukan kepada pedagang di Pasar Payakumbuh 2 ini hanya bisa di pasar induk Payakumbuh 1 atau pasar Ibuh Barat dan Timur yang banyak pembeli.
Sejak pertengahan tahun 2024 pihak pedagang sering kali menerima surat tagihan dan teguran apapun bentuknya yang bernada ancaman dari Dinas Koperasi & UMKM. Ancaman yang diberikan bahwa siapa yang tidak patuh membuka dan membayar Retrebusi kedainya akan diambil alih dan dipindahkan kepada orang lain atau akan digusur oleh tim dari Dinas Koperasi dan UMKM.
Ancaman seperti itu sangat sering di sampaikan kepada pedagang baik secara lisan atau dengan tulisan.
Ketua kelompok pedagang Syamsawir juga menyebutkan, bahwa pihaknya sudah diundang oleh ketua DPRD Payakumbuh Wirman Putra dt.Muntiko Alam terkait keluhan pedagang Pasar PD.Kaduduak.
Dalam pertemuan itu, pihak DPRD periode Pemilu 2024 akan mempelajari Perda nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retrebusi tersebut.
Dimintak para pedagang untuk bersabar sampai ada kejelasan dari pihak pemerintah daerah dan DPRD ( Legislatif). (NS)

Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan