Bengkulu, Beritamerdekaonline.com – Hasil Temu Karya pemilihan Ketua Karang Taruna Provinsi Bengkulu yang digelar pada Sabtu, 1 Februari 2025, di Hotel Splash Kota Bengkulu menuai sorotan dari berbagai pihak. Forum Karang Taruna kabupaten/kota mempertanyakan mekanisme pemilihan yang dinilai tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT) Deden Sirajuddin, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Bengkulu, Kepala Dinsos Kota Bengkulu Sahat Situmorang, serta sejumlah pihak lainnya. Namun, forum Karang Taruna dari beberapa kabupaten/kota mengungkapkan bahwa mereka tidak diundang dalam proses pemilihan tersebut.
Dari hasil Temu Karya tersebut, Puja Kesuma terpilih sebagai Ketua Karang Taruna Provinsi Bengkulu periode 2025-2030 secara aklamasi.
Mekanisme Pemilihan Dinilai Tergesa-gesa
Ketua Forum Karang Taruna Kota Bengkulu, Abdullah Ansori, menyoroti proses pemilihan yang dianggap mendadak dan tidak transparan. Ia menyebutkan bahwa pendaftaran calon ketua hanya dibuka selama satu hari, mulai pukul 08.00 WIB pada 31 Januari 2025 hingga pukul 08.00 WIB pada 1 Februari 2025.
Setelah pendaftaran ditutup, proses Temu Karya langsung dilaksanakan di hari yang sama, sehingga terkesan tergesa-gesa tanpa adanya waktu yang cukup untuk sosialisasi atau koordinasi dengan pihak terkait.
Selain itu, Abdullah juga mempertanyakan adanya persyaratan uang pendaftaran sebesar Rp50 juta bagi calon yang ingin mencalonkan diri sebagai Ketua Karang Taruna Provinsi Bengkulu. Padahal, dalam AD/ART Karang Taruna, tidak ada ketentuan mengenai biaya pendaftaran untuk pencalonan ketua.
“Saya merasa kecewa dan miris karena pemilihan Ketua Karang Taruna Provinsi Bengkulu ini tidak sesuai dengan mekanisme yang seharusnya. Saya juga tidak mendapat undangan atau pemberitahuan mengenai adanya Temu Karya pemilihan ini,” ujar Abdullah, yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua Forum Karang Taruna Kota Bengkulu dan belum melakukan serah terima jabatan.
Minimnya Keterlibatan Kabupaten/Kota
Kritik juga datang dari Ketua Forum Karang Taruna Kabupaten Rejang Lebong, Toni, yang menyayangkan tidak dilibatkannya perwakilan dari berbagai kabupaten/kota dalam pemilihan ini.
“Seharusnya, jika ingin membangun Provinsi Bengkulu, semua Karang Taruna dari kabupaten/kota harus dilibatkan dalam proses pemilihan. Namun, ini tidak dilakukan, dan pola seperti ini selalu terjadi setiap lima tahun sekali. Bahkan kali ini lebih buruk dari sebelumnya,” ungkap Toni.
Ia juga menambahkan bahwa mekanisme pemilihan seharusnya mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam AD/ART organisasi. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya kejanggalan, termasuk uang pendaftaran yang mencapai Rp50 juta.
“Kami melihat proses ini sangat miris. Tahapan-tahapan yang seharusnya dijalani malah diabaikan,” tambahnya.
Panitia Mengaku Hanya Bertugas Menyelenggarakan Acara
Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Temu Karya Karang Taruna Provinsi Bengkulu, Oki Syaputra Jaya, mengaku tidak mengetahui alasan mengapa beberapa ketua forum Karang Taruna kabupaten/kota tidak diikut
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan