Pemotongan Dana Otsus Ancam Stabilitas Aceh, SAPA: Ini Pengkhianatan!

Jakarta, Beritamerdekaonline.com – Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) mengecam keras keputusan pemerintah pusat yang memangkas Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Aceh. Ketua SAPA, Fauzan Adami, menilai kebijakan ini sebagai bentuk ketidakadilan dan ancaman bagi kesejahteraan rakyat Aceh.

Fauzan menegaskan bahwa Dana Otsus merupakan kewajiban negara dalam membangun kembali Aceh pascakonflik. Menurutnya, pemangkasan anggaran ini bukan hanya menghambat pembangunan, tetapi juga mencederai kepercayaan rakyat.

“Pemerintah pusat seharusnya memahami bahwa Dana Otsus adalah bentuk tanggung jawab negara. Pemotongan ini bukan solusi, justru akan memperburuk kondisi sosial-ekonomi Aceh,” ujar Fauzan.

Lihat Juga:

‎Sidang Kasus CV Mandiri Sejahtera di PN Bengkulu: Terdakwa Ungkap Dugaan Kejanggalan Audit Internal, Nilai Rp3,138 Miliar Disebut Sudah Muncul Sejak Hari Pertama

Sejak disahkannya perjanjian damai, Dana Otsus telah menjadi tulang punggung pembangunan Aceh, mencakup sektor infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi. Namun, kebijakan pemotongan ini justru mengancam masa depan generasi Aceh.

Fauzan menegaskan bahwa jika ada penyalahgunaan, maka yang harus dihukum adalah koruptor, bukan rakyat Aceh.

“Jangan karena ulah segelintir pejabat yang korup, rakyat Aceh yang harus menanggung akibatnya. Pemerintah pusat harus bersikap adil,” tegasnya.

Lihat Juga:

‎Terdakwa Akui Gunakan Uang CV Mandiri Sejahtera, Kuasa Hukum Sebut Nilainya Tidak Sesuai Dakwaan

Ia juga menuntut agar pemerintah pusat tidak hanya mengembalikan anggaran yang dipotong, tetapi juga meningkatkan alokasi Dana Otsus guna mempercepat pembangunan di Aceh.

Fauzan mengingatkan pemerintah bahwa Aceh memiliki kontribusi besar dalam sejarah Republik Indonesia.

Lihat Juga:

‎Balai Bahasa Provinsi Bengkulu Siapkan Guru Utama Revitalisasi Bahasa Daerah untuk Perkuat Pelestarian Budaya

“Aceh adalah daerah modal bagi NKRI. Seharusnya, Aceh mendapat prioritas, bukan malah diperlakukan sebaliknya. Apa yang diberikan kepada Aceh saat ini jauh dari cukup dibandingkan pengorbanan yang telah diberikan untuk republik ini,” ujarnya.

Menurutnya, dibandingkan daerah lain, Aceh masih tertinggal dalam berbagai aspek. Karena itu, Dana Otsus seharusnya ditambah, bukan dikurangi.

Fauzan memperingatkan bahwa kebijakan ini berpotensi menoreh luka baru bagi rakyat Aceh dan mengancam stabilitas di wilayah tersebut.

“Pemerintah harus belajar dari sejarah. Jangan sampai Aceh kembali merasa dikhianati. Kebijakan ini bisa memicu ketidakpercayaan dan ketidakstabilan di daerah,” katanya.

Ia juga menyerukan kepada seluruh masyarakat Aceh untuk bersatu melawan kebijakan ini.

“Jangan biarkan hak kita diambil secara sepihak. Semua elemen harus bersuara agar pemerintah pusat sadar bahwa kebijakan yang tidak adil ini harus dihentikan,” tutupnya. (7ef)