4 Anggota DPRD Bengkulu Utara Hadiri Musrenbang di Kecamatan Marga Sakti Seblat

Beritamerdekaonline.com, Bengkulu Utara – Empat anggota DPRD Bengkulu Utara (BU) dari daerah pemilihan (Dapil) 4 menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Marga Sakti Seblat, Selasa (21/1/2025). Kehadiran mereka bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat guna dijadikan acuan dalam penyusunan APBD Perubahan 2025 dan APBD 2026.

Keempat anggota DPRD BU tersebut adalah Ketua Komisi III Edi Putra (Partai Amanat Nasional), Rizal Sitorus (Partai Gerindra), Wakidi (Partai Golkar), dan Usman Purba Jambak (Partai NasDem). Mereka berdialog langsung dengan para kepala desa dan tokoh masyarakat guna membahas berbagai usulan pembangunan yang dianggap mendesak.

Anggota DPRD BU, Rizal Sitorus, menegaskan bahwa pemerataan pembangunan menjadi perhatian utama. “Dalam Musrenbang ini, masyarakat bebas menyampaikan aspirasi, terutama kepala desa yang mewakili kebutuhan warga di wilayahnya. Kami akan memperjuangkan usulan yang paling mendesak agar masuk dalam program prioritas daerah,” ungkapnya.

Lihat Juga:

‎Kaesang Instruksikan PSI Bengkulu Perkuat Struktur hingga Tingkat RT, Fokus Verifikasi Faktual dan Target Pemilu 2029

Dapil BU 4 mencakup Kecamatan Napal Putih, Ulok Kupai, Ketahun, Pinang Raya, Putri Hijau, dan Marga Sakti Seblat. Rizal menyoroti bahwa banyak wilayah masih membutuhkan pembangunan infrastruktur fisik yang mendesak. Namun, ia juga mengakui adanya keterbatasan pendapatan daerah yang mempengaruhi percepatan pembangunan.

“Kami harus benar-benar selektif dalam memilih program yang paling prioritas. Infrastruktur masih menjadi kebutuhan utama masyarakat, dan kami akan mengupayakan agar masuk dalam skema anggaran tahun depan,” tambah Rizal.

Sinergi dengan Program Pemerintah Daerah

Lihat Juga:

‎Sidang Kasus CV Mandiri Sejahtera di PN Bengkulu: Terdakwa Ungkap Dugaan Kejanggalan Audit Internal, Nilai Rp3,138 Miliar Disebut Sudah Muncul Sejak Hari Pertama

Dalam kesempatan yang sama, Rizal juga meminta para kepala desa untuk menyelaraskan program pembangunan desa dengan kebijakan pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa program yang didanai dari Dana Desa harus sejalan dengan program APBD agar manfaatnya bisa lebih maksimal dan terintegrasi.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap program yang dijalankan, baik dari tingkat desa hingga pusat, saling melengkapi. Ini penting agar pembangunan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.

Dengan adanya Musrenbang ini, diharapkan sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat semakin kuat, guna mendorong percepatan pembangunan di Bengkulu Utara, khususnya di wilayah Dapil 4. (Adv)

Lihat Juga:

‎Terdakwa Akui Gunakan Uang CV Mandiri Sejahtera, Kuasa Hukum Sebut Nilainya Tidak Sesuai Dakwaan