Jakarta, Beritamerdekaonline.com – Pemerintah di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto menuai banyak apresiasi atas berbagai gebrakan awalnya. Pemberantasan korupsi, pencabutan izin sawit ilegal, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga penghapusan utang UMKM menjadi harapan segar bagi masa depan Indonesia.

Namun, satu langkah monumental kini mengundang sorotan tajam terkait rencana penulisan ulang sejarah Indonesia.
Langkah ini seharusnya menjadi momen strategis untuk merajut kembali jati diri bangsa melalui narasi sejarah yang lebih “Indonesia-sentris”. Tapi bagi Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Sejarah (FKMPS), ada satu syarat mutlak agar langkah besar ini tidak berbalik menjadi bumerang tanpa melibatkan seluruh komponen bangsa.
Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Selasa 8 Juli 2025, Pembina FKMPS, Dr. Heppy Trenggono, menyampaikan bahwa penulisan sejarah tidak boleh dilakukan dari ruang sempit birokrasi atau segelintir akademisi semata. “Kami mencermati banyaknya reaksi dari berbagai unsur bangsa. Ini sinyal bahwa pemerintah harus membuka ruang partisipasi publik secara luas,” tegasnya.
FKMPS yang sejak 2019 aktif meneliti sejarah secara independen, mengingatkan bahwa sejarah bukan sekadar kumpulan tanggal dan nama besar. Sejarah adalah identitas. Dan ketika identitas ditulis tanpa hati-hati, yang lahir bukan persatuan—melainkan perpecahan.
“FKMPS mendukung penuh penulisan ulang sejarah, asal tidak lagi mengulang glorifikasi kekuatan luar, melainkan menempatkan rakyat Indonesia sebagai pusat cerita,” tambah Heppy.
Peringatan keras datang dari Laksamana (Purn.) Tedjo Edhie Pudjiatno, salah satu pendiri FKMPS. Ia menilai, tergesa-gesa menyusun ulang sejarah justru bisa menciptakan versi baru yang keliru. “Sejarah harus ditulis dengan integritas, oleh mereka yang mengerti makna kebangsaan, bukan sekadar menyalin naskah lama dengan sudut pandang baru,” katanya.
Senada, Prof. Yuddy Chrisnandi, pengurus FKMPS, menekankan pentingnya pembentukan tim sejarah yang benar-benar kredibel dan objektif. “Ini bukan soal menulis ulang, ini soal kejujuran terhadap masa lalu bangsa. Partisipasi publik bukan pilihan, tapi syarat mutlak,” ujarnya.
FKMPS menyerukan kepada Presiden dan Kementerian Kebudayaan RI untuk menunda penerbitan sejarah baru, bila belum melibatkan tokoh lintas bidang—mulai dari sejarawan independen, budayawan, pejuang HAM, tokoh agama, hingga masyarakat adat. Tanpa itu, semangat meluruskan sejarah justru bisa melahirkan distorsi baru yang lebih berbahaya.
“Sejarah bangsa bukan milik segelintir orang. Ia adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Jangan tulis ulang sejarah, kalau rakyatnya tidak dilibatkan,” pungkas Heppy. (ams)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan