Bengkulu, Beritamerdekaonline.com – Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Bengkulu menegaskan akan menindak tegas perusahaan atau penyedia kerja yang masih menahan ijazah asli milik pekerja. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Disnakertrans Provinsi Bengkulu, Syarifudin, menyusul terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah dan/atau Dokumen Pribadi Milik Pekerja/Buruh oleh Pemberi Kerja.

“Jadi kami sudah menerima surat edaran dari Menteri Ketenagakerjaan. Dengan tegas kami sampaikan, tidak boleh lagi ada perusahaan yang menahan ijazah asli pekerja. Ijazah merupakan dokumen pribadi yang sewaktu-waktu dibutuhkan untuk kepentingan karier pekerja, sehingga tidak boleh dijadikan alat untuk mengikat atau menahan mereka di perusahaan tertentu, jika ada perusahaan yang menahan ijazah asli segera laporkan, kami siap tindak tegas,” kata Syarifudin, usai menghadiri penyerahan ambulans di Halaman Kantor Gubernur Bengkulu, Sabtu (16/8/2025).
Menurutnya, seluruh pekerja berhak mendapatkan kebebasan untuk menentukan di mana mereka akan bekerja. Karena itu, perusahaan yang masih melakukan praktik penahanan ijazah asli dapat dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
Selain itu, Syarifudin juga menyinggung Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (SE Menaker) Nomor M/6/HK.04/V/2025 tentang Larangan Diskriminasi dalam Proses Rekrutmen Tenaga Kerja. Aturan tersebut menegaskan bahwa perusahaan tidak boleh lagi melakukan diskriminasi dalam proses penerimaan tenaga kerja, termasuk soal pembatasan usia, kecuali ada alasan khusus yang relevan dengan pekerjaan.
“Kalau dulu ada aturan tidak tertulis bahwa di atas usia 35 tahun tidak bisa ikut rekrutmen kerja, sekarang itu tidak berlaku lagi. Pekerja dengan usia di atas 35 tahun tetap memiliki kesempatan untuk melamar pekerjaan, kecuali memang ada persyaratan khusus yang sesuai dengan kebutuhan posisi tertentu,” jelasnya.
Syarifudin menegaskan kembali bahwa dua hal penting ini harus segera dipatuhi seluruh penyedia kerja di Bengkulu. Pertama, larangan penahanan ijazah asli maupun dokumen pribadi milik pekerja. Kedua, larangan diskriminasi dalam rekrutmen, termasuk pembatasan usia.
“Sekali lagi kami tegaskan, tidak boleh ada lagi perusahaan menahan ijazah asli pekerja. Dan tidak boleh ada diskriminasi usia dalam rekrutmen, kecuali untuk pekerjaan yang memang mensyaratkan hal khusus. Jika ada laporan dari masyarakat, kami siap menindak tegas,” ujarnya.
Ia juga mengimbau kepada seluruh pekerja agar tidak segan melaporkan apabila menemukan adanya perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut. Disnakertrans Provinsi Bengkulu, kata Syarifudin, akan membuka layanan pengaduan dan melakukan pengawasan di lapangan.
“Kami ingin menciptakan dunia kerja di Bengkulu yang lebih sehat, adil, dan sesuai aturan. Perusahaan juga diharapkan dapat mematuhi ketentuan ini demi kebaikan bersama, baik pekerja maupun pemberi kerja,” tutupnya.
Dengan adanya aturan baru ini, diharapkan iklim ketenagakerjaan di Bengkulu semakin kondusif serta mampu memberikan kesempatan kerja yang lebih luas tanpa hambatan diskriminatif.
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.


Tinggalkan Balasan