Bengkulu, Beritamerdekaonline.com – Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi membahas rencana pengalihan status Balai Latihan Kerja (BLK) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Bengkulu menjadi Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Teknis (Satpel UPT). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Merah Putih Lantai II Kantor Gubernur Bengkulu pada Jumat (22/8) ini menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia di Provinsi Bengkulu.
Rapat tersebut dihadiri oleh Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Firmanuddin, beserta rombongan, perwakilan Bank Dunia, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni, serta sejumlah perwakilan dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans), Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Bengkulu.
Dalam kesempatan itu, Pj. Sekda Herwan Antoni menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas perhatian yang diberikan terhadap pengembangan BLK Bengkulu. Ia menegaskan bahwa pengalihan status BLK dari daerah ke pusat diharapkan mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di daerah.
“Kami mewakili Gubernur Helmi Hasan dan Wakil Gubernur Mian menyampaikan terima kasih dan selamat datang kepada Kemenaker serta mitra terkait. Pemerintah Provinsi menyambut baik proses pengalihan ini. Harapannya, sumber daya manusia di Bengkulu dapat diterima dan diberdayakan secara maksimal oleh Kemenaker, sehingga potensi tenaga kerja di daerah ini mampu terserap optimal,” ujar Herwan.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Firmanuddin menegaskan bahwa pengalihan status BLK Bengkulu menjadi UPT lebih menitikberatkan pada aspek administratif. Menurutnya, BLK Bengkulu sudah memiliki dukungan investasi cukup besar dari pemerintah pusat.
“Untuk BLK Bengkulu sendiri, sudah ada investasi sebesar Rp14 miliar dalam bentuk pembangunan gedung. Ke depan, investasi ini akan terus ditingkatkan, tidak hanya pada sarana bangunan, tetapi juga peralatan, program jurusan, hingga sistem manajemen. Kami optimis bahwa upaya ini akan memberikan hasil terbaik bagi masyarakat Bengkulu,” jelas Firmanuddin.
Dukungan serupa juga datang dari perwakilan Bank Dunia. Vetra, selaku perwakilan, menyampaikan komitmen lembaga internasional tersebut untuk ikut mendukung peningkatan mutu pelatihan kerja di Bengkulu.
“Kami siap membantu dalam hal rekonstruksi peralatan agar sesuai dengan kebutuhan industri saat ini, serta mendorong peningkatan kompetensi para instruktur melalui program sertifikasi. Harapan kami, proses pengalihan ini dapat dipercepat agar segera memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Vetra.
Sejalan dengan itu, Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan dan Vokasi Ditjen Binalavotas Andri Susila menambahkan bahwa tujuan utama dari pengalihan status BLK adalah menyesuaikan program pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang.
“Kami ingin membangun sebuah ekosistem pelatihan kerja yang berbasis pada kebutuhan pasar. Hal ini hanya dapat dicapai melalui kolaborasi erat dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu dan pemangku kepentingan lainnya,” ungkapnya.
Kepala Disnakertrans Provinsi Bengkulu, Syarifudin, juga menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung sepenuhnya langkah pemerintah pusat. Ia menilai, kehadiran BLK UPT akan menjadi instrumen penting dalam menekan angka pengangguran di Bengkulu.
“Tentu kami siap. Dengan adanya Satpel UPT, tenaga kerja lokal akan lebih mudah mendapatkan pelatihan yang sesuai standar nasional, sehingga peluang kerja mereka semakin besar,” ujar Syarifudin.
Sebagai tindak lanjut, rapat tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa pembangunan fisik Satpel UPT Bengkulu akan mulai dilaksanakan pada Januari 2026. Selain itu, akan dilakukan pengadaan peralatan baru yang disesuaikan dengan perkembangan industri, serta pelatihan instruktur di Jakarta untuk memastikan kompetensi sesuai standar nasional.
Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya untuk mendukung kelancaran seluruh proses pengalihan. Herwan Antoni menutup pertemuan dengan penekanan bahwa penguatan pendidikan vokasi di Bengkulu harus sejalan dengan standar nasional yang berlaku.
“Kami berharap pendidikan vokasi di Bengkulu ke depan memiliki standar nasional yang dapat bersaing. Pemerintah Provinsi siap menyelesaikan seluruh kebutuhan administratif agar program ini berjalan sukses,” tutup Herwan.
Melalui langkah ini, diharapkan BLK Bengkulu dapat menjadi pusat pelatihan tenaga kerja yang unggul, adaptif, dan mampu melahirkan lulusan yang siap menghadapi dinamika pasar kerja. Dengan dukungan pemerintah pusat, Bank Dunia, dan kolaborasi bersama pemerintah daerah, cita-cita meningkatkan daya saing tenaga kerja Bengkulu perlahan mulai terwujud.
Tinggalkan Balasan