Beritamerdekaonline.com, Jeneponto – Kasus dugaan pemalsuan surat jual beli tanah kembali mencuat di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Seorang warga Desa Baraya, Dusun Bonto Baddo, Kecamatan Bonto Ramba, berinisial S, resmi dilaporkan ke Polsek Tamalatea atas tuduhan memalsukan dokumen kepemilikan lahan.
Informasi yang beredar menyebutkan, S mengaku membeli sebidang tanah dari ibunya sendiri. Namun, surat jual beli yang dijadikan dasar penguasaan lahan tersebut dipertanyakan keabsahannya. Diduga dokumen itu tidak melalui prosedur resmi pemerintah desa dan terdapat tanda-tanda pemalsuan.
Dalam keterangannya kepada awak media pada Jumat (28/8/2025), mantan Sekretaris Desa Baraya menegaskan bahwa dirinya tidak pernah membuat ataupun menandatangani dokumen jual beli tanah yang kini dipersoalkan.

“Surat itu bukan saya yang buat. Ada orang yang meniru tanda tangan saya,” ungkapnya.
Ia menambahkan, apabila benar dirinya yang membuat surat perjanjian jual beli tanah, maka dipastikan dokumen tersebut akan dilengkapi tanda tangan Kepala Desa serta stempel resmi kantor desa.
“Kalau saya yang buat, pasti ada tandatangan Pak Desa dan stempel desa. Itu sudah aturan administrasi,” tegasnya.
Saat ini, laporan warga tersebut tengah diproses di Polsek Tamalatea. Polisi dikabarkan akan memanggil sejumlah pihak terkait, mulai dari pelapor, terlapor, hingga perangkat desa yang disebut dalam dokumen bermasalah tersebut.
Kasus ini sontak menjadi perhatian serius masyarakat Desa Baraya. Mereka menilai praktik pemalsuan dokumen pertanahan sangat meresahkan, karena dapat menimbulkan konflik berkepanjangan antar keluarga maupun warga desa.
Ancaman Hukuman Pidana. Apabila terbukti bersalah, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pemalsuan surat.
Bunyi pasal tersebut menyatakan: “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.” (Zul)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan