Kotawaringin Barat, Beritamerdekaonline.com – Fenomena satu kontraktor yang diduga menguasai belasan hingga puluhan paket proyek pemerintah di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) kian mencuat. Apa yang semula dianggap gosip di kalangan pelaku konstruksi kini menjadi isu publik yang memunculkan pertanyaan serius: masih adakah keadilan dalam sistem pengadaan, ataukah semuanya sudah berubah menjadi transaksi terselubung?.

Rumor yang beredar menyebutkan, untuk bisa mendapatkan proyek kontraktor harus menyetor “fee masuk” sekitar 10 persen dari nilai pekerjaan. Jika benar, maka tender bukan lagi wadah persaingan sehat, melainkan pasar gelap yang dikemas dalam prosedur resmi.
Secara aturan, proyek pemerintah wajib dilelang terbuka melalui sistem elektronik PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa). Namun praktik di lapangan sering kali jauh dari teori. Mekanisme yang tampak transparan ternyata bisa disiasati pihak tertentu dengan jaringan kuat dan akses khusus. Akibatnya, kompetensi bukan lagi faktor utama, melainkan kedekatan dan kemampuan menyetor dana.
Beberapa kepala dinas yang ditemui media ini bahkan mengaku hanya “manut” pada sistem pembagian proyek yang sudah ditentukan sejak awal oleh tim tertentu. Dengan kondisi ini, peran dinas teknis dalam pengawasan menjadi terbatas.
Lebih mencengangkan, ada kontraktor yang tercatat menggarap 15 hingga 70 paket proyek dalam satu tahun anggaran. Angka ini menimbulkan pertanyaan: siapa yang menentukan, atas dasar apa, dan mengapa kontraktor lokal lain yang sah dan berpengalaman justru tersisih?
Ironisnya, DPRD Kobar yang semestinya menjadi corong pengawasan justru tampak bungkam. Hingga kini tidak ada anggota legislatif yang menyoal fenomena tersebut. Diamnya dewan menimbulkan kesan adanya sikap tutup mata terhadap persoalan penting ini.
Ketua BPC Apaksindo Kobar, Kistolani, menyampaikan keresahan pelaku usaha lokal.
“Kami tidak menuduh, tetapi mempertanyakan prosesnya. Bagaimana mungkin satu kontraktor bisa menguasai sebanyak itu? Ini harus dijelaskan secara terbuka,” ujarnya, Senin (1/9/2025).
Ketua Apaksindo, Laila, menambahkan, pihaknya tidak mencari kambing hitam, tetapi jika keadilan distribusi proyek tidak ditegakkan, maka pembangunan hanya akan dinikmati segelintir pemain besar.
”Kontraktor lokal yang tumbuh di daerah sendiri justru dipinggirkan,” ujar Laila.
Dampak dari praktik ini sangat nyata. Beban fee di awal membuka celah penurunan kualitas pekerjaan. Volume bisa dikurangi, spesifikasi dimanipulasi, dan mutu dikorbankan. Akibatnya, kerugian keuangan negara tidak terhindarkan, sementara keselamatan publik juga terancam. Lebih jauh, sistem koruptif semacam ini mematikan persaingan sehat, menyingkirkan kontraktor jujur, serta menciptakan ekosistem bisnis yang tidak sehat. Prinsip good governance pun hanya tinggal jargon.
Sudah saatnya pemerintah daerah, Unit Layanan Pengadaan (ULP), Inspektorat, hingga BPKP melakukan evaluasi menyeluruh. Data proyek harus dibuka ke publik, proses lelang wajib transparan, dan masyarakat sipil diberi ruang mengawasi.
Pembangunan bukan semata menghadirkan infrastruktur, tetapi juga rasa keadilan yang dirasakan masyarakat. Tanpa kepercayaan publik, pembangunan akan kehilangan legitimasi.
“Transparansi bukan pilihan, tapi keharusan. Jika tidak, kita akan tenggelam dalam sistem yang hanya menguntungkan mereka yang tahu jalan pintas,” pungkas Laila.
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.


Tinggalkan Balasan