Beritamerdekaonline.com, Serdang Bedagai – Polemik dugaan pencemaran nama baik terhadap Bupati Serdang Bedagai (Sergai), H. Darma Wijaya atau yang akrab disapa Wiwik, memasuki babak baru. Seorang pria berinisial Y alias PU, pemilik akun Facebook Bang Yuka, resmi dilaporkan ke Polres Sergai setelah dianggap memposting kata-kata penghinaan yang ditujukan kepada orang nomor satu di Kabupaten Sergai tersebut.
Menariknya, Y yang menjadi terlapor justru ikut hadir dalam aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat di kantor DPRD Sergai pada Kamis (5/9/2025). Di hadapan para wakil rakyat, Y mengaku dirinya tengah menghadapi proses hukum dan merasa diperlakukan tidak adil. Ia menilai kritik yang disampaikannya malah dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Namun, alih-alih mendapatkan dukungan, sejumlah anggota DPRD Sergai justru mendorong pihak kepolisian agar segera menuntaskan kasus ini dan menetapkan Y sebagai tersangka.

Anggota DPRD Sergai dari Fraksi PDI Perjuangan, Jhonra Wansen Purba, menegaskan bahwa apa yang dilakukan Y bukanlah kritik, melainkan penghinaan yang melukai martabat kepala daerah.
“Kritik itu sah dan dibutuhkan, tapi menghina jelas berbeda ranahnya. Pejabat juga punya keluarga dan anak-anak yang ikut merasakan dampaknya. Karena itu, kami mendukung Polres Sergai untuk serius menangani kasus ini dan segera menetapkan Y sebagai tersangka,” tegas Jhonra.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Sergai Iptu B. Situngkir memastikan bahwa laporan penghinaan terhadap Bupati Sergai ini sudah naik ke tahap penyidikan. Ia menegaskan proses hukum masih berjalan sesuai prosedur.
Di sisi lain, kuasa hukum Y, Alamsyah, SH, berpendapat bahwa pernyataan kliennya tidak ditujukan kepada pribadi Bupati Darma Wijaya, melainkan dalam konteks jabatan. Menurutnya, kalimat yang ditulis di media sosial perlu dipahami secara utuh, bukan dipenggal-penggal sehingga menimbulkan tafsir berbeda.
Sebelumnya, pada Rabu (23/8/2025), Y telah diperiksa oleh penyidik Polres Sergai terkait kasus ini. Alamsyah menambahkan bahwa kliennya sempat enggan memberi keterangan karena belum mengetahui siapa pelapor dalam perkara tersebut.
Kasus ini kini menjadi sorotan publik Sergai. Banyak pihak menilai bahwa proses hukum harus berjalan secara transparan dan adil, baik bagi pelapor maupun terlapor, agar tidak menimbulkan preseden buruk terhadap kebebasan berpendapat maupun kehormatan pejabat publik. (M Yamin Nasution – Berita Merdeka Online)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan