Beritamerdekaonline.com, Jeneponto – Dugaan pemalsuan dokumen kepemilikan tanah warisan mencuat di Desa Baraya. Sejumlah warga mempertanyakan legalitas surat yang disebut-sebut dimiliki seorang pihak berinisial S, hingga berujung pada pelaporan ke polisi.

Pada 24 Agustus 2025, perwakilan keluarga mendatangi kediaman Kepala Desa Baraya untuk memastikan keabsahan surat penguasaan lahan. Menurut keterangan warga, Kepala Desa menyampaikan bahwa dokumen yang dipersoalkan bukan produk resmi pemerintah desa.

“Yang menjual tidak ada, yang membeli juga tidak punya surat,” ucapnya di hadapan warga.

Kepala desa sempat menjadwalkan mediasi di kantor desa pada Senin berikutnya. Namun, pertemuan tertunda. Beberapa hari kemudian para pihak dipanggil, tetapi bukan dalam forum terbuka. Warga menyebut pemanggilan dilakukan satu per satu dan terkesan seperti interogasi.

Dalam pertemuan, kepala desa menyebut pihak S memiliki surat, tetapi dokumen itu tak pernah diperlihatkan. Saat ditanya pembuatnya, disebutlah nama mantan Sekretaris Desa, Baharuddin.

Baharuddin membantah dalam sebuah rekaman video warga:

“Kalau saya yang menulis surat, pasti ada tanda tangan Kepala Desa dan stempel resmi desa. Ini tidak ada.”

Dua hari berselang, sikap Baharuddin berubah. Ia mengakui pernah menulis surat tersebut, namun menekankan bahwa itu sekadar formalitas dan tidak sah menurut hukum.

Seorang saksi bernama Lamppo, yang namanya tercantum dalam dokumen, juga menolak mengakui surat itu. Ia menilai cap jempol yang tertera adalah palsu.

“Ada seseorang yang memakai jempol saya,” ujarnya dalam rekaman terpisah.

Merasa dirugikan, warga bernama Lina menilai banyak kejanggalan pada dokumen—termasuk nama sejumlah saksi yang disebut sudah meninggal dunia. Ia menempuh dua jalur: perdata (melalui surat ke kantor kecamatan) dan pidana (melapor resmi ke kepolisian).

Seorang pejabat di Polda Sulawesi Selatan menegaskan melalui pesan singkat bahwa setiap laporan masyarakat wajib ditindaklanjuti sesuai prosedur.

“Kalau Polsek atau Polres tidak menanggapi, bawa ke Polda dan buat laporan resmi,” tegasnya.

Dasar Hukum yang Berpotensi Dikenakan

  • Pasal 263 KUHP: Membuat atau menggunakan surat palsu yang menimbulkan hak/perikatan atau sebagai alat bukti — pidana maksimal 6 tahun.
  • Pasal 264 KUHP: Pemalsuan terhadap akta otentik — pidana maksimal 8 tahun.
  • Pasal 266 KUHP: Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik — pidana maksimal 7 tahun.

Kasus ini menyita perhatian publik Desa Baraya. Warga menilai kantor desa semestinya menjadi ruang musyawarah yang transparan, bukan tempat interogasi tertutup. Mereka berharap penyidikan berjalan objektif dan hasilnya diumumkan secara terang kepada masyarakat.

Redaksi menjunjung asas praduga tak bersalah. Hingga artikel ini tayang, pihak S serta aparat desa terkait belum memberikan keterangan resmi kepada media. Pintu hak jawab terbuka dan akan kami muat secara proporsional bila disampaikan.

Penulis: Zul


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.