Jeneponto, Beritamerdekaonline.com – Pembangunan jembatan di Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, tengah menjadi sorotan tajam. Proyek yang menelan anggaran Dana Desa sebesar Rp426.242.000 itu diduga tidak memenuhi standar konstruksi dan terkesan dikerjakan asal-asalan.
Warga sekitar menilai jembatan yang seharusnya menjadi akses vital justru bisa mengancam keselamatan pengguna jalan. Kondisi material dan pengerjaan yang dianggap tidak layak membuat masyarakat resah. Mereka khawatir, alih-alih menjadi sarana pembangunan, jembatan tersebut justru berpotensi memakan korban.
“Kami meminta aparat penegak hukum, terutama Unit Tipikor Polres Jeneponto, segera turun tangan. Kepala desa dan pihak yang terlibat harus diperiksa, jangan sampai ada penyalahgunaan Dana Desa,” ujar salah seorang warga Baraya, Jumat (3/10/2025).
Selain meminta polisi, masyarakat juga berharap Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto ikut mengawasi proyek tersebut. Mereka menekankan bahwa pembangunan infrastruktur desa harus memberi manfaat nyata dan meningkatkan kesejahteraan warga, bukan malah merugikan atau membahayakan.
“Kalau benar ada pengerjaan asal jadi, itu sudah jelas perbuatan melawan hukum. Kejari Jeneponto tidak boleh tinggal diam. Dana Desa adalah uang rakyat, harus dipakai sesuai peruntukan,” tegas seorang warga lainnya.
Desakan masyarakat semakin menguat setelah Lembaga Pemantau Korupsi (LP-KPK) Makassar ikut menyoroti kasus ini. Melalui pernyataannya, Muh Jufri, S.Sos mendesak aparat penegak hukum agar tidak memberi ruang bagi praktik penyalahgunaan anggaran.
“Jangan ada pembiaran. Kalau pembangunan jembatan itu tidak sesuai standar, maka aparat harus menindak tegas. Ini uang rakyat, bukan milik pribadi,” tegas Jufri.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Baraya maupun kepala desa setempat belum memberikan keterangan resmi. Padahal, masyarakat menunggu jawaban dan kejelasan dari pihak yang bertanggung jawab.
Kasus ini kini ramai diperbincangkan di tengah masyarakat Jeneponto. Warga berharap aparat hukum serius menindaklanjuti dugaan penyimpangan agar tidak ada lagi pembangunan infrastruktur desa yang terkesan asal-asalan.
Dana Desa adalah salah satu instrumen pembangunan yang diharapkan bisa menjembatani kesenjangan di desa-desa. Namun, jika pengelolaannya tidak transparan, justru berpotensi menjadi ladang korupsi. Kasus di Desa Baraya menjadi cermin bagaimana pengawasan harus diperketat agar dana publik benar-benar memberikan manfaat. (Zul)
Tinggalkan Balasan