Muara Teweh, beritamerdekaonline.com — Muara Teweh, beritamerdekaonline. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama pemerintah daerah Kabupaten Barito Utara kembali Rapat Paripurna pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026, di ruang sidang utama gedung DPRD, Kamis (20/11/2025).
Rapat dimulai pagi dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ir. Hj. Mery Rukaini, didampingi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD, anggota DPRD,
Kemudian dari pemerintah daerah dihadiri Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, S.T., M.T., Sekretaris Daerah Muhlis, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), dan seluruh kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Bupati Shalahuddin dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembahasan penyusunan Rancangan APBD sangat penting sebagai instrumen kebijakan pembangunan daerah. Jadi rancangan APBD 2026 dilakukan dengan mengacu pada lima prioritas pembangunan strategis daerah. Prioritas tersebut meliputi: pembangunan infrastruktur dan energi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, pengembangan sektor sosial, budaya, pariwisata dan lingkungan hidup, serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Shalahuddin menegaskan bahwa Raperda APBD 2026 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Utara 2025–2026 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Seluruh dokumen tersebut telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional maupun kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
“Dengan demikian, APBD ini diharapkan menjadi instrumen kebijakan fiskal yang mampu mendorong pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Barito Utara, serta menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat dan terukur,” ucapnya
Maka untuk pencapaian selanjutnya dibutuhkan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam proses pembahasan anggaran, agar program dan kegiatan yang disusun dapat memberikan manfaat seluas mungkin bagi masyarakat Barito Utara. Pemerintah berharap seluruh usulan yang telah disusun dapat dibahas secara konstruktif, transparan.
Usai pidato bupati, Rapat Paripurna Masa Sidang I Tahun 2025 ini diakhiri dengan agenda pihak eksekutif menyerahkan secara resmi materi Raperda APBD 2026 kepada pihak legistatif. (Carli)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan