‎Bengkulu, Beritamerdekaonline.com – Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Swifanedi Yusda, memastikan bahwa persediaan logistik bantuan sosial di gudang Dinas Sosial Provinsi Bengkulu saat ini mulai menipis. Kondisi tersebut terjadi karena stok logistik yang digunakan sepanjang tahun 2025 hampir habis.

‎Dinas Sosial Provinsi Bengkulu akan Terima Bantuan Logistik Rp3 Miliar dari Kemensos RI Tahun ini.

‎Swifanedi mengatakan bahwa pihaknya telah menerima surat terkait rencana pengadaan logistik untuk tahun anggaran 2026 dari Kementerian Sosial RI. Surat tersebut diterimanya pada 5 Januari 2026.

‎“Untuk stok logistik kita, Alhamdulillah memang sudah menipis. Pada tanggal 5 kemarin, saya sudah menerima surat terkait pengadaan logistik tahun 2026 dari Kementerian Sosial RI,” ujar Swifanedi, di ruang kerjanya, Rabu (07/1/2026).

‎Ia menyampaikan bahwa dalam waktu dekat pengisian ulang logistik akan segera dilakukan. Pengadaan tersebut mencakup berbagai kebutuhan dasar untuk penanganan kebencanaan dan kondisi darurat sosial, antara lain bahan permakanan, makanan siap saji, pakaian, tenda, dan terpal.

‎“Insyaallah dalam waktu dekat logistik dari Kementerian Sosial RI akan kita lengkapi kembali. Mulai dari permakanan, makanan siap saji, pakaian, tenda, hingga terpal akan tersedia kembali di gudang,” jelasnya.

‎Lebih lanjut, Swifanedi mengungkapkan bahwa total usulan anggaran pengadaan logistik untuk tahun 2026 mencapai hampir Rp3 miliar dari Kementerian Sosial RI dalam bentuk barang. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan logistik penanganan sosial dan kebencanaan di tingkat Provinsi Bengkulu.

‎“Jika dirupiahkan, total usulan anggaran kita hampir Rp3 miliar untuk kebutuhan se-Provinsi Bengkulu, itu akan kita terima dalam bentuk barang,” katanya.

‎Setelah seluruh logistik diterima dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi Bengkulu akan meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk mengajukan usulan kebutuhan logistik di gudang masing-masing daerah. Selanjutnya, pemerintah daerah dapat mengambil logistik sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

‎“Nanti kabupaten dan kota akan kita minta untuk mengusulkan kebutuhan mereka. Setelah itu, mereka dapat mengambil logistik yang dibutuhkan, termasuk tenda dan perlengkapan lainnya,” pungkas Swifanedi.