Bengkulu, Beritamerdekaonline.com – Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin kembali menunjukkan langkah konkret dalam mempercepat pembangunan daerah melalui program bantuan perumahan bagi masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui kerja sama antara DPD RI dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Bengkulu.
Dalam diskusi Green Demokrasi Indonesia bersama jurnalis dan aktivis lingkungan pada 17 Februari di Bengkulu, Sultan menegaskan komitmennya menghadirkan program nyata bagi masyarakat. Ia menyampaikan bahwa pada tahun anggaran 2026 telah diperjuangkan kuota 500 unit bedah rumah untuk Bengkulu.
“Tahun ini (2026.red) kita sudah perjuangkan 500 bedah rumah untuk Provinsi Bengkulu dan itu nyata,” tegasnya.
Ia menjelaskan, penerima manfaat akan ditentukan melalui koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pihak Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV. Proses pendataan dilakukan berdasarkan data resmi agar bantuan tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat pemilik Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Program BSPS sendiri merupakan skema bantuan pemerintah yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan rumah secara swadaya. Melalui pendekatan gotong royong, warga tidak hanya menerima bantuan dana, tetapi juga terlibat langsung dalam proses pembangunan, sehingga kualitas hunian meningkat sekaligus memperkuat solidaritas sosial di lingkungan sekitar.
Sultan menambahkan bahwa program tersebut merupakan bagian dari komitmen jangka panjang untuk kemajuan Bengkulu. Pada tahap awal tahun 2026 diajukan 500 unit RTLH, sedangkan pada 2027 pihaknya akan mendorong peningkatan usulan hingga 3.000 unit.
“Ini bagian dari hasil perjuangan kita sebagai penerima amanah dari rakyat, memang harus ada manfaatnya,” ujarnya.
Di sisi pelaksana teknis, Plh. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV, Nurmala, S.T., M.T, melalui Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Bengkulu, Rinaldi, menyatakan program ini merupakan bagian dari Program Strategis Nasional Tiga Juta Rumah yang bertujuan mempercepat penanganan RTLH.
“Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini adalah bentuk dukungan dari pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas atau pembangunan rumah dengan berswadaya dan berasaskan kegotongroyongan, inilah upaya kita membantu masyarakat di Provinsi Bengkulu mewujudkan rumah layak huni,” jelasnya.
Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, Ir. Wahyono, menambahkan bahwa setiap unit rumah akan memperoleh bantuan sebesar Rp20 juta. Dana tersebut digunakan untuk pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah tukang, sementara proses pembangunan tetap melibatkan partisipasi masyarakat.
Menurutnya, program ini merupakan wujud kehadiran pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat melalui penyediaan hunian yang aman dan sehat. Kebijakan tersebut selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait agar program BSPS menjadi bukti nyata keberpihakan negara kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
“BSPS menjadi bukti nyata pemerintah hadir untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat melalui hunian yang layak, sehat, dan aman sehingga rumah tidak layak huni dapat ditangani dengan baik,” katanya.
Dengan adanya program ini, pemerintah berharap jumlah RTLH di Bengkulu dapat berkurang secara signifikan. Selain memperbaiki kondisi fisik rumah, program tersebut juga diharapkan meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat serta mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Langkah yang diinisiasi Sultan Baktiar Najamudin dinilai sebagai terobosan strategis karena memadukan aspirasi daerah, dukungan pemerintah pusat, dan partisipasi masyarakat. Jika berjalan sesuai rencana, program bedah rumah ini tidak hanya menghadirkan hunian layak bagi warga, tetapi juga menjadi simbol keberhasilan kolaborasi lintas lembaga dalam mempercepat pembangunan di Bengkulu.
Tinggalkan Balasan