Jakarta, Beritamerdekaonline.com – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi memberikan apresiasi tinggi terhadap posisi konstitusional Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam peta pembangunan nasional. Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Madam Gita Sabharwal, menegaskan bahwa DPD RI memiliki peran krusial dalam memastikan seluruh agenda pembangunan, termasuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), berjalan efektif dan berkeadilan hingga ke pelosok daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Gita Sabharwal di sela-sela Sidang Paripurna DPD RI Ke-9 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2025-2026 yang berlangsung di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/4/2026). PBB menaruh kepercayaan besar pada kepemimpinan Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, sebagai figur sentral yang gigih memperjuangkan aspirasi daerah dalam kerangka agenda global.
Dalam paparannya, Gita menekankan bahwa keberhasilan visi Asta Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sangat bergantung pada implementasi di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Menurutnya, sistem desentralisasi Indonesia menempatkan DPD RI sebagai jembatan strategis.
”Peran konstitusional DPD RI memastikan pembangunan berakar pada realitas daerah. Keberagaman tantangan di tiap wilayah membutuhkan pemahaman mendalam agar kebijakan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga berkeadilan,” ujar Gita.
PBB berkomitmen menyelaraskan program kerjanya dengan Asta Cita melalui penyediaan keahlian teknis dan solusi berbasis ilmu pengetahuan. Kolaborasi ini mencakup perumusan kebijakan bersama kementerian hingga penguatan kapasitas pemerintah daerah guna mempercepat pencapaian SDGs.
Gita juga merinci sejumlah aksi nyata PBB yang mendukung poin-poin Asta Cita. Di sektor pertanian, guna menjawab tantangan ketahanan pangan (Asta Cita 2), “Food and Agriculture Organization” (FAO) telah memperkenalkan praktik pertanian cerdas iklim di Jawa Timur dan Lampung. Melalui penggunaan irigasi tenaga surya dan benih biofortifikasi, program ini diproyeksikan mampu meningkatkan pendapatan hampir setengah juta petani kecil.
Selain itu, di sektor energi, “United Nations Development Programme” (UNDP) berinovasi dengan menghadirkan kapal nelayan hibrida tenaga surya di Maluku Utara serta jaringan listrik mini di desa terpencil Sulawesi dan NTT. Langkah ini terbukti menurunkan biaya energi rumah tangga secara signifikan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Pada pilar pembangunan sumber daya manusia (Asta Cita 4), PBB melalui UNICEF sukses menjalankan model integrasi pendidikan di Sulawesi Selatan yang telah mengembalikan lebih dari 33.000 anak ke bangku sekolah. Program ini kini terus diperluas ke berbagai provinsi lain seperti Jawa Tengah dan Papua.
Menutup keterangannya, Gita Sabharwal menjelaskan bahwa PBB juga memberikan dukungan penuh terhadap penguatan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dukungan ini diarahkan pada aspek standar nutrisi dan manajemen distribusi, guna memastikan generasi masa depan Indonesia tumbuh sehat dan kompetitif. Sinergi antara kebijakan pusat, pengawasan DPD RI, dan pendampingan internasional diharapkan menjadi kunci utama Indonesia Emas.
Tinggalkan Balasan