(Indra Utama_Pegiat Sosial)
Tulisan yang beredar dengan narasi “spin-off” KAMMI dari PKS tampak menarik secara retoris, tetapi problematik secara konseptual. Ia lebih menyerupai konstruksi persepsi daripada refleksi realitas organisasi. Dalam perspektif akademik dan praktik kelembagaan, terdapat sejumlah kekeliruan mendasar yang perlu diluruskan agar diskursus publik tetap berada dalam koridor rasional.
1. Relasi Organisasi: Fakta, Bukan Persepsi
Pertama, secara struktural dan formal, tidak pernah ada hubungan organisatoris antara Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia dan Partai Keadilan Sejahtera. Keduanya berdiri sebagai entitas yang berbeda: KAMMI sebagai organisasi kemahasiswaan ekstrakampus dan PKS sebagai partai politik. Dalam teori organisasi modern (Scott, 2003), hubungan antarorganisasi harus ditentukan oleh struktur formal, bukan oleh irisan sumber daya manusia. Fenomena banyaknya alumni KAMMI di PKS adalah realitas sosiologis, bukan bukti subordinasi institusional. Hal serupa juga terjadi pada kader Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama yang tersebar di berbagai partai politik tanpa menjadikan organisasi asal mereka sebagai onderbouw partai tertentu. Lebih jauh, dalam prinsip dasar kebebasan individu, bahkan dalam Islam sendiri “tidak ada paksaan dalam memilih keyakinan” (QS. Al-Baqarah: 256), apalagi dalam memilih afiliasi organisasi atau partai politik. Maka, narasi “penyuplai kader” secara sistematis menjadi tidak relevan secara normatif maupun empiris.
2. Rasionalitas Individu Alumni: Agen, Bukan Objek
Kedua, asumsi bahwa alumni KAMMI “terjebak” dalam orbit PKS mereduksi kapasitas intelektual kader itu sendiri. Dalam perspektif human capital theory (Becker, 1993), individu adalah agen rasional yang membuat keputusan berdasarkan preferensi, nilai, dan peluang. Alumni KAMMI secara umum memiliki kapasitas ideologis dan intelektual yang memadai untuk menentukan pilihan politiknya secara mandiri. Bergabung atau tidak bergabung dengan PKS adalah hasil pertimbangan rasional, bukan determinasi organisasi. Oleh karena itu, menggeneralisasi pilihan alumni sebagai bentuk ketergantungan struktural adalah simplifikasi yang keliru.
3. Diferensiasi Fungsi: Gerakan vs Partai
Ketiga, penting untuk menegaskan diferensiasi fungsi antara organisasi gerakan dan partai politik. KAMMI bergerak dalam ranah kaderisasi, advokasi, dan pembinaan intelektual mahasiswa. Sementara PKS beroperasi dalam sistem politik elektoral. Dalam literatur civil society (Diamond, 1994), organisasi masyarakat sipil justru idealnya menjadi arena independen yang melahirkan berbagai orientasi politik, bukan menjadi subordinat kekuatan politik tertentu. Fakta bahwa sebagian alumni memilih PKS tidak menghapus independensi KAMMI sebagai organisasi.
4. Argumen Historis: Tidak Relevan untuk Klaim Onderbouw
Keempat, argumentasi bahwa KAMMI harus “memisahkan diri” dari PKS menjadi tidak berdasar secara historis. KAMMI berdiri pada tahun 1998, bahkan sebelum transformasi Partai Keadilan menjadi PKS. Secara kronologis, tidak mungkin organisasi yang lebih dahulu lahir kemudian menjadi “anak perusahaan” dari entitas yang muncul belakangan. Dalam kajian sejarah organisasi, hubungan genealogis tidak dapat dibalik secara logis waktu. Oleh karena itu, klaim onderbouw tidak memiliki basis historis yang valid.
5. Jejaring Politik: Variabel Kunci, Bukan Loyalitas Tunggal
Kelima, fenomena keberhasilan alumni KAMMI di PKS lebih tepat dijelaskan melalui teori social capital (Putnam, 2000). Keberhasilan politik sangat dipengaruhi oleh kekuatan jejaring, kohesi organisasi, dan efektivitas mesin politik. PKS dikenal memiliki sistem kaderisasi dan jejaring yang relatif solid, sehingga wajar jika alumni KAMMI yang masuk ke dalamnya memiliki peluang lebih besar untuk berkembang. Namun, ini bukan hukum absolut. Terdapat pula alumni KAMMI yang justru lebih berhasil di partai lain, yang menunjukkan bahwa faktor keberhasilan bersifat kontekstual, bukan ideologis semata. Sebaliknya, alumni yang berpindah dari PKS ke partai lain dan mengalami penurunan performa bukan berarti PKS superior secara mutlak, melainkan menunjukkan bahwa setiap partai memiliki dinamika jejaring yang berbeda.
6. Kritik terhadap Narasi “Spin-Off.”
Narasi “spin-off” yang diusulkan dalam tulisan tersebut sebenarnya problematik karena:
a. Mengasumsikan adanya hubungan struktural yang tidak pernah ada.
b. Mengabaikan otonomi individu kader.
c. Menggunakan analogi korporasi yang tidak sepenuhnya relevan untuk organisasi gerakan.
d. Berpotensi menciptakan konflik identitas yang tidak perlu di internal organisasi.
Dalam perspektif governance, solusi atas dinamika organisasi bukanlah “memisahkan diri dari sesuatu yang tidak pernah mengikat”, melainkan memperkuat positioning dan kontribusi substantif. KAMMI tidak membutuhkan “spin-off” dari PKS, karena sejak awal memang tidak pernah berada di dalamnya. Yang dibutuhkan adalah penguatan peran sebagai organisasi kader independen yang melahirkan individu-individu berkualitas, bebas menentukan jalan pengabdiannya, baik di PKS, partai lain, birokrasi, akademisi, maupun sektor sosial. Diskursus publik harus dijaga tetap rasional dan berbasis fakta, bukan berbasis konstruksi narasi yang berlebihan. Kedewasaan organisasi justru tercermin dari kemampuannya menerima keragaman pilihan kader, bukan dari upaya menciptakan dikotomi yang tidak perlu.
Penulis yang selalu mempersalahkan organisasi tempat ia pernah berproses pada saat tidak mengerti apa-apa sampai mampu menjadi apa yang diinginkan, mencerminkan kecenderungan analisis yang bias pengalaman personal, yaitu sebuah pola yang sering muncul ketika seseorang tidak berhasil memaksimalkan posisi dan jejaringnya dalam ekosistem organisasi maupun politik, lalu menggeneralisasi kegagalan tersebut menjadi kritik struktural. Alih-alih menyajikan evaluasi berbasis data dan kerangka konseptual yang kokoh, tulisan tersebut justru dipenuhi asumsi normatif yang menyederhanakan realitas kompleks seolah-olah terdapat relasi subordinatif yang problematik. Dalam kajian organisasi, pendekatan seperti ini dikenal sebagai attribution error, yakni kecenderungan menyalahkan sistem atas kegagalan yang sejatinya bersumber dari keterbatasan kapasitas adaptasi individu terhadap dinamika jejaring dan kompetisi politik.
Daftar Pustaka
Becker, G. S. (1993). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis. University of Chicago Press.
Diamond, L. (1994). “Rethinking Civil Society: Toward Democratic Consolidation.” Journal of Democracy, 5(3), 4–17. Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. Simon & Schuster. Scott, W. R. (2003). Organizations: Rational, Natural, and Open Systems. Prentice Hall.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Al-Qur’an, Surah Al-Baqarah ayat 256.
Tinggalkan Balasan