Jakarta, Beritamerdekaonline.com – Program pengabdian TNI Angkatan Darat melalui Karya Bakti Skala Besar (KBSB) akan diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu. Rencana tersebut dibahas Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin bersama Panglima Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Letjen Djon Afriyandi di ruang kerja Ketua DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari koordinasi dan kolaborasi untuk merealisasikan program KBSB di Bengkulu, khususnya dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T), serta wilayah yang terdampak bencana.
Sultan mengatakan, keterlibatan Kopassus dalam program tersebut merupakan bagian dari upaya mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di daerah yang membutuhkan dukungan pembangunan.
“Kehadiran Panglima Kopassus Letjen Djon Afriyandi pagi ini dalam rangka melakukan koordinasi dan kolaborasi pelaksanaan kegiatan KBSB. Kopassus memang ditugaskan dan perlu terlibat aktif dalam agenda percepatan pengentasan kemiskinan di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T),” ujar Sultan kepada awak media.
Menurut Sultan, DPD RI akan mengambil peran dalam membangun koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Langkah tersebut diperlukan agar program KBSB dapat dilaksanakan secara terpadu dan menjawab kebutuhan masyarakat di daerah.
Ia mengatakan, masih terdapat kebutuhan dasar masyarakat yang belum sepenuhnya terpenuhi. Di sisi lain, pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan.
“TNI Angkatan Darat dan DPD RI sangat memahami bahwa banyak kebutuhan dasar masyarakat yang justru belum sepenuhnya disiapkan oleh negara. Sementara itu, pada saat yang sama pemerintah daerah merasa sedang kekurangan anggaran,” kata Sultan.
Karena itu, menurut Sultan, TNI AD melalui Kopassus berupaya menghadirkan terobosan dalam pengabdian kepada masyarakat. Program KBSB diarahkan pada kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Panglima Kopassus Letjen Djon Afriyandi menjelaskan bahwa KBSB mencakup berbagai bentuk pembangunan dan pelayanan masyarakat. Program tersebut antara lain pembangunan jembatan, jaringan irigasi, sumur bor, operasi katarak, serta sejumlah kegiatan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat.
Djon mengatakan, jenis kegiatan dalam program KBSB disusun berdasarkan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui jajaran kewilayahan TNI, mulai dari Komando Distrik Militer (Kodim), Komando Resor Militer (Korem), hingga Komando Daerah Militer (Kodam).
Dengan mekanisme tersebut, program yang dilaksanakan diharapkan tidak hanya bersifat pembangunan fisik, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Program KBSB meliputi pembangunan jembatan, jaringan irigasi, sumur bor hingga operasi katarak dan lain-lain. Jenis program ini merupakan hasil penampungan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Dandim, Korem hingga Kodam,” ujar Djon.
Ia menambahkan, keterlibatan Kopassus dalam pembangunan di daerah tertinggal dan wilayah terdampak bencana berkaitan dengan kebutuhan masyarakat terhadap penanganan yang cepat dan efektif.
“Mengapa kami perlu terlibat dalam agenda pembangunan di daerah tertinggal dan terdampak bencana, karena yang dibutuhkan masyarakat di daerah 3T dan daerah terdampak bencana adalah kecepatan dan efektivitas,” katanya.
Kolaborasi antara DPD RI dan TNI AD melalui Kopassus tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu langkah untuk memperkuat pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat di Bengkulu, terutama pada wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar.
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Sponsored by: Berita Merdeka Mandiri
Tinggalkan Balasan