Bengkulu, Beritamerdekaonline.com — Kepemimpinan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan terus diarahkan untuk memperkuat pembangunan dan perekonomian daerah melalui sinergi dengan pemerintah pusat. Hal tersebut tercermin dari kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Bengkulu yang hingga akhir Agustus 2026 menunjukkan penguatan.

Kepemimpinan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, APBN masuk ke Bengkulu Terus Naik.

Penerimaan negara di Provinsi Bengkulu telah melampaui Rp2 triliun atau meningkat sekitar 31 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, belanja negara yang telah direalisasikan di wilayah Bengkulu hampir mencapai Rp10 triliun.

Capaian tersebut memperlihatkan besarnya peran APBN dalam menopang aktivitas pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, serta perekonomian masyarakat di Provinsi Bengkulu.

Di tengah dinamika harga kebutuhan pokok dan perkembangan ekonomi masyarakat, APBN menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat.

Perekonomian Bengkulu hingga pertengahan 2026 sendiri tumbuh sebesar 5,11 persen. Pertumbuhan tersebut berjalan bersamaan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha.

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menekankan pentingnya memastikan anggaran negara yang masuk ke daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kita ingin setiap rupiah anggaran yang masuk dan dikelola di Provinsi Bengkulu benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. APBN harus mampu memperkuat pelayanan publik, mendukung pembangunan, menggerakkan perekonomian, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bengkulu,” ujar Helmi Hasan.

Menurut Helmi, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat agar program pembangunan dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

“Peningkatan kinerja APBN di Bengkulu harus kita manfaatkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terus diperkuat agar program pembangunan dapat berjalan tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bengkulu Zaid Burhan Ibrahim mengatakan penguatan kinerja APBN di Bengkulu tercermin dari peningkatan penerimaan negara dan penyaluran belanja.

“Hingga akhir Agustus 2026, kinerja APBN di wilayah Bengkulu terus menguat. Pendapatan negara mengalami peningkatan, sementara belanja negara diarahkan untuk mendukung berbagai program pemerintah dan memperkuat pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Zaid.

Penerimaan Negara Tembus Rp2 Triliun

Dari sisi penerimaan, negara telah menghimpun lebih dari Rp2 triliun hingga akhir Agustus 2026. Angka tersebut meningkat sekitar 31 persen secara tahunan.

Penerimaan perpajakan menjadi salah satu penopang utama pendapatan negara di Bengkulu. Peningkatan tersebut berjalan seiring dengan aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha di berbagai sektor.

Sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, menjadi salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan perpajakan.

Aktivitas perkebunan tidak hanya memberikan dampak terhadap perputaran ekonomi masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap penerimaan negara melalui kewajiban perpajakan.

Selain perpajakan, pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap peredaran barang ilegal. Bea Cukai Bengkulu melakukan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal dan minuman yang mengandung etil alkohol ilegal.

Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku sekaligus mencegah potensi kehilangan penerimaan negara yang nilainya mencapai miliaran rupiah.

Belanja Negara Hampir Rp10 Triliun

Dari sisi belanja, hampir Rp10 triliun APBN telah direalisasikan di wilayah Bengkulu hingga Agustus 2026.

Anggaran tersebut diarahkan untuk membiayai berbagai program pemerintah, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Salah satu program yang mendapatkan dukungan APBN ialah Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hingga akhir Agustus 2026, program tersebut telah menjangkau lebih dari 373.879 penerima yang terdiri atas siswa, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui di 10 kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu.

Realisasi anggaran untuk program tersebut mencapai Rp687,26 miliar.

Pelaksanaan MBG juga melibatkan lebih dari 1.000 pemasok bahan pangan lokal. Kondisi tersebut membuat program pemerintah tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi pelaku usaha lokal.

APBN juga mendukung sektor pendidikan melalui penyaluran tunjangan profesi guru.

Hingga Agustus 2026, lebih dari 20 ribu guru di Bengkulu telah menerima tunjangan profesi melalui mekanisme penyaluran langsung dari kas negara ke rekening penerima.

Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kesejahteraan tenaga pendidik sekaligus memperkuat kualitas pelayanan pendidikan.

KUR dan UMi Tembus Rp3,1 Triliun

Dukungan APBN juga terlihat pada sektor pembiayaan masyarakat melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

Hingga Agustus 2026, total penyaluran KUR dan UMi di Provinsi Bengkulu telah melampaui Rp3,1 triliun.

Pembiayaan tersebut dimanfaatkan oleh hampir 60 ribu masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Penyaluran pembiayaan tersebut diharapkan membantu masyarakat mempertahankan dan mengembangkan kegiatan usaha sekaligus memperkuat perputaran ekonomi daerah.

Selain pembiayaan masyarakat, anggaran negara juga diarahkan untuk pembangunan dan peningkatan fasilitas umum.

Sejumlah program yang mendapatkan dukungan antara lain penataan kawasan wisata Danau Dendam Tak Sudah, pembangunan Sekolah Rakyat, penyediaan sarana air bersih di Ketahun, serta perbaikan irigasi pertanian di Kabupaten Mukomuko.

TKD Capai Rp6,37 Triliun

Selain belanja pemerintah pusat, dukungan APBN kepada pemerintah daerah disalurkan melalui Transfer ke Daerah (TKD).

Hingga Agustus 2026, penyaluran TKD di Provinsi Bengkulu mencapai Rp6,37 triliun.

Dana tersebut mendukung berbagai kebutuhan pemerintah daerah, termasuk pembayaran gaji, pelayanan kesehatan, operasional sekolah melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta pembangunan desa melalui Dana Desa.

Besarnya penyaluran TKD menunjukkan peran APBN dalam mendukung keberlangsungan pelayanan pemerintahan dan pembangunan di tingkat daerah.

Kementerian Keuangan melalui kantor perwakilannya di Bengkulu juga terus mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta mempercepat pelaksanaan belanja daerah.

Percepatan realisasi anggaran dinilai penting agar anggaran yang telah tersedia dapat segera digunakan untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik.

Dengan demikian, manfaat anggaran dapat lebih cepat dirasakan masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di daerah.

Zaid menegaskan, capaian kinerja APBN di Bengkulu tidak terlepas dari kontribusi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Penerimaan yang dihimpun negara selanjutnya digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah, pembangunan, pelayanan publik, serta program pemberdayaan masyarakat.

“Pengelolaan APBN di Bengkulu terus diarahkan agar dilaksanakan secara amanah, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Zaid.

Dengan pertumbuhan ekonomi Bengkulu yang mencapai 5,11 persen hingga pertengahan 2026, peningkatan penerimaan negara dan realisasi belanja APBN menjadi bagian penting dalam menjaga momentum pembangunan daerah.

Di bawah kepemimpinan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi salah satu unsur penting dalam mengoptimalkan dukungan anggaran negara.

Peningkatan penerimaan negara, belanja yang hampir mencapai Rp10 triliun, penyaluran TKD sebesar Rp6,37 triliun, serta pembiayaan KUR dan UMi yang melampaui Rp3,1 triliun menunjukkan bahwa APBN memiliki peran luas dalam mendukung kehidupan masyarakat Bengkulu.

Optimalisasi anggaran dan percepatan realisasi belanja diharapkan terus dilakukan sehingga APBN tidak hanya tercatat dalam angka, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap pembangunan, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Bengkulu.


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.