Oleh : Ns. Nova Yustisia, S.Kep,.M.Pd
Beritamerdekaonline.com – Suatu pagi di ruang kelas keperawatan, seorang mahasiswa bertanya pada dosennya sambil membawa ponsel. “Bu video ini benar atau tidak ya?, katanya obat darah tinggi dapat merusak ginjal”. Video tersebut sudah ditonton oleh ratusan orang dan sudah diputar ratusan kali. Dosen menjelaskan bahwa tekanan darah yang tidak terkontrol justru menjadi salah satu penyebab terjadinya gagal ginjal, dan obat membantu mencegahnya. Saya lalu berpikir bahwa dosen memberikan penjelasan hanya didengar oleh empat puluh orang, sedangkan video itu sudah sampai pada ratusan orang bahkan lebih.
Kejadian yang sama juga sampai ke Rumah Sakit atau Puskesmas. Ada bapak yang menghentikan terapi istrinya setelah membaca pesan terusan di grup WhatsApp keluarga, ada ibu yang menunda imunisasi anaknya setelah menonton video tentang bahaya vaksin. Perawat menjelaskan dengan sabar pada satu demi satu pasien, sementara pesan yang sama terus berpindah dari satu grup ke grup lain. Selama ini kita melawan hoaks dengan pola yang sama, menunggu hoaks ramai, lalu membuat klarifikasi. Dengan pola ini kita akan selalu tertinggal satu langkah.
Kita Selalu Datang Terlambat
Pemerintah pun mengakui hal ini. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyebutkan hoaks kesehatan termasuk hoaks yang paling cepat menyebar. Dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025, Komdigi menemukan 87 hoaks kesehatan. Itu baru yang ketahuan dan dicatat pemerintah. Pesan yang beredar di grup WhatsApp keluarga kita tidak ikut terhitung, padahal di sanalah banyak hoaks berpindah dari satu orang ke orang lain.
Puskesmas dan Dinas Kesehatan juga belum punya cara untuk mengetahui hoaks apa yang sedang beredar di wilayahnya. Perawat baru tahu setelah pasien datang dengan tekanan darah yang melonjak, atau setelah jadwal imunisasi anak terlewat berbulan-bulan.
Data yang Hilang di Ruang Periksa
Sebagai mahasiswa magister keperawatan yang sedang mendalami sistem informasi kesehatan, saya belajar bahwa data menjadi dasar pengambilan keputusan. Puskesmas mencatat kasus diare, demam berdarah, dan tuberkulosis, lalu melaporkannya agar petugas bisa mencegah wabah sejak awal, tetapi tidak ada formulir untuk mencatat pasien yang berhenti minum obat karena hoaks. Cerita itu berhenti di ruang periksa. Padahal data seperti ini bisa menunjukkan hoaks mana yang merugikan warga dan desa mana yang membutuhkan edukasi kesehatan.
Sebagai dosen keperawatan, saya juga melihat celah di kampus kami sendiri. Banyak lulusan yang langsung bekerja di Puskesmas dan rumah sakit, sehingga merekalah yang pertama berhadapan dengan pasien yang termakan hoaks. Kami mengajarkan edukasi kesehatan lewat penyuluhan, leaflet, dan poster. Mahasiswa jarang berlatih mengenali hoaks atau menjelaskan masalah kesehatan di media sosial, padahal pasien yang kelak mereka rawat sudah lebih dulu belajar dari layar ponsel.
Perlakukan Hoaks seperti Penyakit Menular
Sebenarnya kita tidak mulai dari nol. Kemenkes sudah sering membantah hoaks lewat situs resminya dan layanan Halo Kemenkes di nomor 1500-567. Mafindo lewat TurnBackHoax.id juga memeriksa fakta. Masalahnya, upaya ini berjalan sendiri-sendiri. Klarifikasi dari Jakarta jarang sampai ke grup WhatsApp warga di desa, dan cerita perawat tentang pasien yang berhenti minum obat karena hoaks juga belum punya tempat untuk dicatat.
Kita bisa meminjam cara kerja sistem surveilans penyakit untuk melawan hoaks kesehatan: pantau, laporkan, tangani, lalu evaluasi.
Pertama, deteksi dini. Dinas Kesehatan memantau topik kesehatan yang ramai di media sosial wilayahnya, sehingga perawat di Puskesmas bisa bersiap sebelum pasien datang.
Kedua, verifikasi. Rencana Komdigi untuk memberi label pada akun kesehatan akan jauh lebih kuat jika dicocokkan dengan data registrasi resmi tenaga kesehatan (STR), dengan PPNI ikut memvalidasi akun perawat. Warga juga membutuhkan satu tempat cek fakta yang mudah ditemukan, misalnya di aplikasi resmi seperti SATUSEHAT Mobile.
Ketiga, respons cepat. Puskesmas menyiapkan bank klarifikasi berisi kartu bergambar, video pendek, dan pesan singkat. Perawat dan kader tinggal meneruskannya ke grup WhatsApp warga, sehingga jawaban yang benar sampai ke tempat yang sama dengan hoaksnya.
Keempat, pencatatan. Perawat perlu cara mudah untuk melaporkan hoaks yang mereka temui, misalnya formulir singkat di aplikasi Puskesmas, sehingga Dinas Kesehatan bisa merencanakan edukasi berdasarkan kebutuhan nyata.
Kampus Bisa Ikut Turun Tangan
Kampus keperawatan tidak perlu menunggu pemerintah selesai membangun sistem. Di mata kuliah sistem informasi kesehatan dan promosi kesehatan, mahasiswa bisa berlatih menyusun bank klarifikasi dan merancang alur pelaporan hoaks. Saat praktik komunitas, mereka bisa mencatat hoaks yang dipercaya warga dan meluruskannya. Dosen dan mahasiswa juga bisa meneliti hoaks yang paling memengaruhi pasien di daerahnya, dan membagikan hasilnya ke Puskesmas dan Dinas Kesehatan.
Calon perawat juga perlu memahami bahwa orang yang termakan hoaks biasanya sedang cemas tentang kesehatan dirinya atau keluarganya. Mereka butuh penjelasan yang sabar. Kalau kita menertawakan atau memarahi mereka, mereka akan berhenti bertanya kepada tenaga kesehatan dan kembali bertanya ke grup WhatsApp.
Mulai dari Mana?
Klarifikasi tetap penting, tetapi tanpa sistem, klarifikasi akan terus kalah cepat. Pemerintah, Dinas Kesehatan, Puskesmas dan kampus perlu mengambil perannya masing-masing. Kita semua bisa memulai dengan bertanya kepada perawat atau dokter sebelum meneruskan pesan kesehatan ke grup keluarga.
Sebagai dosen, saya belajar bahwa mengajar tidak lagi cukup di ruang kelas. Sebagai mahasiswa, saya belajar bahwa teori sistem informasi baru berguna ketika ada yang menjalankannya. Hoaks boleh berlari, tetapi jika kampus, perawat, dan sistem berjalan bersama, kebenaran tidak perlu lagi tertinggal jauh di belakang.
Ns. Nova Yustisia, S.Kep,.M.Pd adalah Mahasiswa Magister Keperawatan Universitas Muhammadiyah
Pringsewu Lampung dan Dosen Prodi Keperawatan FKIK Universitas Bengkulu
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Sponsored by: Berita Merdeka Mandiri
Tinggalkan Balasan