Bengkulu, Beritamerdekaonline.com – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu menemukan dugaan maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang dalam penetapan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) bulanan dan biaya masuk murid baru di TK Negeri Pembina I Kota Bengkulu Tahun Ajaran 2026/2027.

Atas temuan tersebut, Ombudsman meminta pihak sekolah mengembalikan seluruh uang yang telah dipungut dari orang tua murid. Selain itu, sekolah diwajibkan membuka laporan penerimaan dan penggunaan dana secara transparan.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bengkulu, Mustari Tasti, menjelaskan bahwa temuan maladministrasi tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor Registrasi 0199/IN/VIII/2026/BKL.
Menurut Mustari, berdasarkan hasil pemeriksaan, pembayaran yang ditetapkan pihak sekolah tidak dapat dikategorikan sebagai sumbangan. Sebab, pembayaran tersebut bersifat wajib, memiliki nominal dan waktu yang telah ditentukan, serta dikaitkan dengan proses penerimaan murid baru.
Pemeriksaan ini merupakan bagian dari Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) yang dilakukan Ombudsman Bengkulu setelah menerima informasi masyarakat dan pemberitaan media daring mengenai dugaan pungutan di sekolah negeri tersebut.
Dalam proses investigasi, Ombudsman menyoroti kebijakan Kepala TK Negeri Pembina I yang menetapkan SPP bulanan dan biaya masuk tahunan bagi setiap murid.
Biaya masuk tersebut mencakup pembayaran SPP bulan pertama, seragam, buku paket, kegiatan selama satu tahun, hingga alat tulis. Sementara itu, dana SPP bulanan digunakan untuk membiayai sejumlah kebutuhan operasional, di antaranya honor tenaga pendidik honorer, pelatih kegiatan ekstrakurikuler, petugas kebersihan, dan tenaga keamanan.
Dalam keterangannya kepada Ombudsman, Kepala TK Negeri Pembina I menyampaikan bahwa penetapan biaya tersebut telah melalui sosialisasi dan rapat bersama wali murid. Pihak sekolah juga mengklaim menerapkan sistem subsidi silang untuk membantu keluarga yang kurang mampu.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu, Ilham Putra, turut membenarkan adanya kesepakatan antara pihak sekolah dan komite sekolah. Salah satu alasan yang disampaikan adalah keterbatasan penggunaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD untuk membayar honor guru honorer.
Namun, hasil pemeriksaan menghadirkan pandangan berbeda dari ahli Universitas Bengkulu yang dimintai pendapat oleh Ombudsman.
Ahli tersebut menegaskan bahwa pembayaran yang ditetapkan sekolah masuk kategori pungutan, bukan sumbangan. Hal ini karena pembayaran bersifat wajib, nominal dan waktunya ditentukan, serta menjadi bagian dari persyaratan penerimaan murid baru.
Ahli juga menilai alasan bahwa dana BOP PAUD tidak dapat digunakan untuk membayar honor guru honorer tidak tepat. Sebab, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2026 memperbolehkan sebagian dana BOP digunakan untuk pembayaran honor.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pendapat ahli, Ombudsman menilai kebijakan penetapan SPP dan biaya masuk tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan yang menjadi dasar penilaian antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, serta Keputusan Wali Kota Bengkulu Nomor 90 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru.
Mustari Tasti menegaskan, kekurangan pembiayaan operasional sekolah negeri seharusnya diselesaikan melalui dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta optimalisasi penggunaan dana BOP, bukan dengan membebankan pungutan wajib kepada orang tua murid.
“Atas temuan tersebut, Ombudsman Bengkulu memberikan tindakan korektif kepada pihak terkait. Salah satu rekomendasinya adalah mengembalikan seluruh uang yang telah dipungut kepada wali murid,” tegas Mustari.
Selain pengembalian uang, Ombudsman meminta pihak TK Negeri Pembina I menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan dana Tahun Ajaran 2026/2027 secara terbuka kepada orang tua murid dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu juga diminta melakukan pembinaan terhadap TK Negeri Pembina I. Dinas harus memverifikasi sekaligus memastikan seluruh pengembalian dana yang berkaitan dengan penerimaan murid baru Tahun Ajaran 2026/2027 telah diselesaikan.
Ombudsman memberikan waktu 30 hari kerja sejak LHP diterima untuk melaksanakan seluruh tindakan korektif tersebut.
Mustari menyatakan Ombudsman akan terus memantau perkembangan pelaksanaan tindakan korektif guna memastikan rekomendasi yang diberikan benar-benar dijalankan oleh pihak terkait.
Melalui langkah tersebut, Ombudsman berharap penyelenggaraan pendidikan di TK Negeri Pembina I Kota Bengkulu dapat berjalan sesuai ketentuan hukum, mengedepankan transparansi, serta tidak membebani orang tua murid dengan pungutan yang tidak sesuai aturan.
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan