Enam fraksi di DPRD Kota Bukittinggi sampaikan pemandangan umum terhadap Ranperda tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Rapat paripurna berlangsung di Gedung DPRD Kota Bukittinggi, Kamis, (12/11/2026).

Bukittinggi, Berita Merdeka Online.com — Enam fraksi di DPRD Kota Bukittinggi sampaikan pemandangan umum terhadap Ranperda tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Rapat paripurna berlangsung di Gedung DPRD Kota Bukittinggi, Kamis, (12/11/2026).

Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Efendi, menjelaskan, setelah Wali Kota Bukittinggi menghantarkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Rabu sebelumnya, sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan, rapat paripurna hari ini dilanjutkan dengan penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda tersebut.

Ibra Yaser, mewakili Fraksi PKS, menilai pembentukan BPBD merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Namun, Fraksi PKS meminta penjelasan terkait usulan BPBD Tipe C, sementara hasil pemetaan menunjukkan skor 480 atau kategori Tipe A, termasuk kajian tipologi, analisis jabatan, beban kerja,dan proyeksi anggaran untuk mendukung operasional BPBD.

“Kami mendorong penguatan mitigasi berbasis risiko melalui integrasi kajian risiko bencana dengan tata ruang, pengawasan bangunan rentan, serta penyediaan sistem peringatan dini dan jalur evakuasi di kawasan Ngarai Sianok. Selain itu, diperlukan sistem komando lintas perangkat daerah, kesiapan personel 24 jam, penguatan Pusdalops, peningkatan kompetensi SDM, serta pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana dengan melibatkan tokoh adat, masyarakat dan relawan. Prosedur evakuasi juga harus memprioritaskan kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan ibu hamil,” ungkapnya

Shabirin Rachmat, mewakili Fraksi Gerindra, menyampaikan, penataan kelembagaan penanggulangan bencana merupakan hal mendasar untuk menjamin keselamatan masyarakat. Berdasarkan hasil pemetaan, Kota Bukittinggi memperoleh skor 480 yang masuk kriteria BPBD Tipe A, sementara Pemerintah Kota mengusulkan Tipe C. (KN).


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.