Bengkulu, Beritamerdekaonline.com – Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi salah satu kunci penting untuk mendorong percepatan pembangunan Provinsi Bengkulu. Pemerintah daerah perlu memperkuat kerja sama dengan berbagai elemen, mulai dari pelaku ekonomi syariah, perbankan, akademisi, insan pers, mahasiswa, hingga masyarakat sipil dan kelompok masyarakat adat.
Pandangan tersebut disampaikan Dosen Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Dr. Frans Dione, S.IP., M.Si., dalam Seminar Nasional Kolaborasi Bank Syariah Nasional dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H. (UNIHAZ), Kamis (12/11/2026).
Seminar yang berlangsung di Aula Lantai 3 UNIHAZ tersebut mengangkat tema “Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan Daerah: Mengintegrasikan Kebijakan Ekonomi Syariah untuk Pembangunan Bengkulu yang Berkelanjutan.”
Dalam pemaparannya, Frans menegaskan bahwa pembangunan Bengkulu membutuhkan terobosan melalui penguatan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, pembangunan daerah tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, tetapi harus melibatkan berbagai unsur masyarakat.
“Pertama, kegiatan hari ini bisa terlaksana karena kolaborasi. Saya melihat pembangunan Bengkulu ini perlu terobosan. Salah satunya adalah melalui kolaborasi dengan semua pihak,” ujar Frans.
Ia menjelaskan, kolaborasi tersebut dapat melibatkan pelaku ekonomi syariah, sektor perbankan, termasuk Bank Syariah Nasional (BSN), kalangan akademisi, media pers, masyarakat sipil, mahasiswa, kelompok masyarakat adat, serta berbagai elemen lainnya.
Menurut Frans, keterlibatan seluruh unsur tersebut sangat penting untuk membangun kekuatan bersama dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Ia menilai, selama ini potensi kolaborasi antarpemangku kepentingan di Bengkulu belum dimanfaatkan secara maksimal. Padahal, kemampuan pemerintah dalam membangun kerja sama merupakan salah satu kapasitas penting yang harus terus dikembangkan.
“Saya melihat bahwa inilah yang belum kita lakukan secara maksimal. Kalau mau membangun Bengkulu, inilah salah satu kapasitas pemerintahan atau *government capacity* yang perlu kita kembangkan, yaitu kolaborasi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Frans menekankan bahwa kolaborasi harus diikuti dengan kemampuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang adaptif. Artinya, setiap kebijakan pembangunan harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi, karakteristik, serta kebutuhan sosial dan budaya masyarakat Bengkulu.
Menurutnya, kebijakan yang dirancang tanpa mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat berpotensi tidak berjalan optimal. Karena itu, pemerintah perlu membuka ruang dialog dan menyerap berbagai aspirasi dari pemangku kepentingan sebelum menentukan arah kebijakan.
“Kalau kolaborasi ini bisa kita laksanakan dan kemudian kita bisa merumuskan kebijakan yang adaptif sesuai dengan konteks sosial budaya masyarakat Bengkulu, nah, itu baru namanya terobosan pembangunan,” ungkapnya.
Selain kolaborasi dan kebijakan adaptif, Frans juga menyoroti pentingnya pengelolaan serta pengalokasian anggaran daerah secara tepat dan proporsional.
Menurutnya, ketersediaan anggaran harus diikuti dengan perencanaan yang matang agar penggunaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Setiap alokasi anggaran perlu diarahkan pada program prioritas yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Ia meyakini, apabila kolaborasi lintas sektor berjalan dengan baik, kebijakan pembangunan disusun sesuai kebutuhan masyarakat, dan anggaran dialokasikan secara tepat, Bengkulu memiliki peluang besar untuk mencapai kemajuan yang lebih signifikan.
“Plus alokasi anggaran yang tepat dan proporsional. Maka, kalau itu bisa terlaksana, saya yakin Bengkulu bisa membuat lompatan kemajuan ke depan,” tegas Frans.
Pandangan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan daerah membutuhkan sinergi, bukan hanya program pemerintah yang berjalan sendiri-sendiri. Keterlibatan sektor perbankan syariah, perguruan tinggi, dunia usaha, media, dan masyarakat menjadi modal penting untuk menciptakan pembangunan yang inklusif.
Melalui seminar nasional ini, diharapkan muncul gagasan dan rekomendasi strategis mengenai tata kelola keuangan daerah yang akuntabel serta penguatan kebijakan ekonomi syariah sebagai salah satu instrumen pendukung pembangunan Bengkulu yang berkelanjutan.
Dengan demikian, kolaborasi yang terbangun tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi dapat diwujudkan dalam kebijakan, program, dan langkah nyata yang memberikan dampak langsung bagi kemajuan Provinsi Bengkulu.
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Sponsored by: Berita Merdeka Mandiri
Tinggalkan Balasan