Jakarta, Beritamerdekaonline.com – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto yang berencana mengalokasikan tambahan anggaran bagi pemerintah daerah. Kebijakan tersebut dinilai menjadi bentuk keberpihakan pemerintah pusat dalam memperkuat pembangunan daerah sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.

‎Ketua DPD RI Sultan B Najamudin.

Apresiasi itu disampaikan Sultan yang merupakan mantan Wakil Gubernur Bengkulu, menyusul pengumuman Presiden Prabowo mengenai rencana pemberian tambahan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk setiap ibu kota provinsi dan minimal Rp20 miliar bagi setiap kabupaten/kota.

Pernyataan Presiden tersebut disampaikan saat menghadiri acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

“Kami tentunya menyambut baik dan mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo yang kembali memberikan insentif fiskal kepada daerah. Hal ini menunjukkan Presiden memiliki keberpihakan yang kuat terhadap pembangunan daerah,” ujar Sultan melalui keterangan resminya, Sabtu (14/11/2026).

Menurut Sultan, tambahan anggaran tersebut harus dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.

Namun, ia mengingatkan bahwa besarnya anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat harus diimbangi dengan perencanaan belanja yang matang, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Karena itu, Sultan mendorong para gubernur, bupati, dan wali kota segera menyiapkan program prioritas yang memberikan dampak nyata terhadap pembangunan daerah.

“Yang paling penting adalah bagaimana para gubernur, bupati, dan wali kota segera menyiapkan rencana belanja, terutama belanja modal yang lebih berdampak. Sebaiknya, insentif anggaran ke daerah ini ditransfer dengan mempertimbangkan dan memperhatikan proposal belanja daerah,” tegasnya.

Sultan menilai, penggunaan tambahan anggaran sebaiknya diarahkan pada pembangunan infrastruktur, peningkatan fasilitas pelayanan publik, serta program strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, tambahan dana dari pemerintah pusat tidak sekadar menjadi penambah kapasitas fiskal daerah, tetapi juga menghasilkan manfaat langsung bagi masyarakat.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana mengucurkan tambahan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk setiap ibu kota provinsi dan minimal Rp20 miliar bagi setiap kabupaten/kota.

“Dalam waktu dekat, saya akan kucurkan tiap provinsi Rp100 miliar tambahan. Iya, untuk ibu kota provinsi. Untuk tiap kabupaten minimal Rp20 miliar,” kata Prabowo saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sabtu (14/11/2026).

Presiden menjelaskan, tambahan anggaran tersebut bersumber dari hasil efisiensi belanja pemerintah, khususnya pada pos pengadaan barang dan jasa yang dinilai masih memiliki ruang penghematan.

Menurut Prabowo, belanja barang dan jasa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai sekitar Rp1.200 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah memperkirakan potensi penghematan mencapai 30 persen atau sekitar Rp400 triliun melalui pembenahan sistem pengadaan.

“Dari Rp1.200 triliun, diperkirakan 30 persen hangus karena mark up, penggelembungan, alias korupsi,” ujarnya.

Rencana tambahan anggaran tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program prioritas.

Sejalan dengan itu, Sultan menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam menyusun proposal dan perencanaan belanja yang berkualitas agar tambahan anggaran benar-benar tepat sasaran serta memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.