Bengkulu, Beritamerdekaonline.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bersikap kooperatif dan terbuka dalam menghadapi pemeriksaan kepatuhan pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2026 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Instruksi tersebut disampaikan Herwan saat memimpin entry meeting pemeriksaan kepatuhan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, di Ruang Rapat Merah Putih Lantai II Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (16/11/2026).
Pemeriksaan yang dijadwalkan berlangsung selama kurang lebih 35 hari hingga 19 Desember 2026 itu menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Herwan Antoni menjelaskan, entry meeting merupakan tahapan awal bagi tim pemeriksa BPK RI untuk melakukan pemeriksaan terhadap tingkat kepatuhan seluruh OPD dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa menggunakan anggaran Tahun Anggaran 2026.
“Ini kegiatan entry meeting dari BPK RI. Mereka akan melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2026 pada OPD di jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu,” ujar Herwan.
Ia menegaskan, seluruh kepala OPD telah diminta mempersiapkan dokumen administrasi maupun data pendukung yang diperlukan selama proses pemeriksaan berlangsung.
Selain menyiapkan dokumen, setiap OPD juga diminta memberikan dukungan penuh kepada tim BPK RI, termasuk menyampaikan penjelasan, memberikan klarifikasi, serta mendampingi pemeriksaan apabila diperlukan pengecekan langsung ke lapangan.
“Kita sudah menyampaikan kepada seluruh kepala OPD agar membantu proses pemeriksaan, terutama menyiapkan dokumen yang diminta dan mendampingi jika diperlukan penjelasan, klarifikasi, maupun pengecekan langsung ke lapangan,” jelasnya.
Menurut Herwan, keterbukaan dan kerja sama seluruh perangkat daerah menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pemeriksaan. Dengan demikian, tim BPK dapat memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan secara lengkap sehingga hasil pemeriksaan dapat memberikan gambaran objektif mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
Ia juga menilai pemeriksaan lapangan diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen administrasi, proses pelaksanaan kegiatan, dan kondisi riil di lapangan.
Karena itu, Herwan berharap seluruh OPD tidak menghambat proses pemeriksaan dan segera memenuhi setiap permintaan data maupun informasi dari tim pemeriksa hingga seluruh tahapan selesai.
Pemprov Bengkulu berkomitmen menjadikan pemeriksaan tersebut sebagai momentum untuk memperkuat kualitas tata kelola keuangan daerah, khususnya dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
Melalui pemeriksaan kepatuhan ini, pemerintah daerah juga berharap dapat mengidentifikasi berbagai hal yang perlu diperbaiki, meminimalkan potensi penyimpangan, serta memastikan penggunaan anggaran sesuai peruntukannya.
Herwan menekankan pentingnya tanggung jawab setiap perangkat daerah dalam mengelola anggaran publik. Sebab, setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBD harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan, Pemprov Bengkulu berharap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa semakin transparan, akuntabel, efektif, dan tepat sasaran sehingga pembangunan daerah dapat berjalan optimal serta hasilnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan