Sebanyak 49 pasangan di Kota Bukittinggi mengikuti Isbat Nikah Terpadu yang dilaksanakan pada Kamis (19/11/2026) di Balairung Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi.

BUKITTINGGI, Berita Merdeka Online.Com – Sebanyak 49 pasangan di Kota Bukittinggi mengikuti Isbat Nikah Terpadu yang dilaksanakan pada Kamis (19/11/2026) di Balairung Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi.

Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran.

Isbat Nikah Terpadu ini terselenggara atas kerja sama antara Pemerintah Kota Bukittinggi, Pengadilan Agama Bukittinggi, Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi, serta Baznas Kota Bukittinggi.

Kepala Dinas Sosial Kota Bukittinggi, Roza Wahyuni, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan terpadu bagi masyarakat yang pernikahannya belum tercatat secara resmi, agar mendapatkan kepastian hukum.

Melalui sidang keliling tersebut, para pasangan menjalani proses persidangan di hadapan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama. Setelah dinyatakan sah, mereka langsung mendapatkan penetapan isbat nikah, buku nikah, dan akta kelahiran bagi anak.

Wali Kota Bukittinggi yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bukittinggi, Rismal Hadi, menyampaikan bahwa program ini menjadi suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat.

Menurutnya, agar warga yang belum memiliki pernikahan yang tercatat secara resmi, bisa mendapatkan hak mereka, sehingga pernikahannya tercatat dan sah secara hukum.

Para peserta tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Selain menjalani sidang, mereka juga berfoto bersama dengan jajaran pejabat Pemerintah Kota Bukittinggi, Pengadilan Agama, Kementerian Agama, TNI, Polri, dan Baznas.

Dengan adanya Isbat Nikah Terpadu ini, diharapkan tidak ada lagi warga Bukittinggi yang pernikahannya tidak tercatat, sehingga hak-hak keluarga, anak, dan administrasi kependudukan dapat terpenuhi secara sah dan resmi. (KN)


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.