Bengkulu, Beritamerdekaonline.com – Terdakwa kasus penipuan dengan Dirut PT BMQ Nurul Awaliyah mengaku sangat aneh dengan kasus yang menjeratnya saat ini.
Ia merasa dirinyalah yang menjadi korban penipuan tapi justru dirinya yang di penjara dan duduk di kursi pesakitan.
“Sebenarnya yang berhutang kepada saya itu adalah saudara Dinmar. Tapi yang dilaporkan dan dipenjarakan justru saya. Kami mohon pengadilan ini memberikan keadilan yang seadil-adilnya kepada saya,” papar Nurul saat memberi kesaksiksian di PN Bengkulu, Selasa (25/8) kemarin.
Dikatakan juga oleh Nurul sejatinya utang Dinmar kepada perusahaannya PT BSM lebih dari Rp 20 miliar.
Hanya saja karena banyak nota yang tak terkumpul sehingga disepakati nilai utangnya Rp 17 miliar.
“Kesepakatan ini tertuang dalam akta damai 105 yang disepakati oleh Dinmar,” jelasnya.
Dalam akta damai itu juga disebutkan beberapa klausul diantaranya mekanisme sistem pelunasan utang yang harus dibayar oleh Dinmar.
“Sayangnya klausul pembayaran utang itu tidak dipenuhi oleh Dinmar sehingga terjadi wanprestasi,” jelasnya.
“Seharusnya pihak yang dirugikan itu saya dan bukan Dinmar. Yang melaporkan kerugian itu sebenarnya saya dan bukan Dinmar,” tegasnya.
Sementara itu dalam persidangan, JPU juga mempertanyakan soal isi dari akta perdamaian 105 dan keluarnya surat kuasa tagih utang untuk saudara Dinmar.
JPU menilai ada tindak pidana penipuan sebesar Rp 2 miliar yang dilakukan Nurul Awaliyah terhadap Dinmar.
Dinama Dinmar tidak bisa menagih utang melalui surat kuasa tagih tersebut kepada saudara Hakman Novi dan Jauhari.
“Dalam keterangan saksi Hakman Novi dan Jauhari mereka tidak mengakui adanya utang Rp 17 miliar tersebut sehingga membuat saudara Dinmar merasa tertipu dengan adanya surat kuasa tagih yang dibuat terdakwa,” terang JPU Hutagaol dalam persidangan.
Nurul pun memberi jawaban atas pertanyaan JPU itu. Dijelaskannya bahwa uang Rp 2 miliar yang diberikan Dinmar itu atas nama Bebi Husi.
Uang tersebut untuk biaya pencabutan laporan di Bareskrim Mabes Polri atas dugaan pemalsuaan tandatangan dirinya terkait pengalihan perusahaan PT BMQ.
Pemalsuan ini sendiri belakangan melibatkan saudara Dinmar sehingga ia meminta untuk berdamai dan mencabutan laporan.
Setelah laporan dicabut dalam klausul akta perdamaian pihak Dinmar berkewajiban untuk membayar Rp 2 miliar lagi.
Termasuk pembayaran sisa utang Rp 17 miliar yang dibayar melalui mekanisme kerjasama pengelolaan batubara.
“Pada kenyataannya tidak ada satupun pembayaran yang dilakukan Dinmar setelah pencabutan laporan. Sebaliknya mereka menjarah lahan tambang milik saya dengan menggunakan surat palsu. Hal ini sudah kita laporkan ke Mabes Polri,” beber Nurul.
Terkait dengan surat kuasa tagih, Nurul mengatakan hal itu menjadi bagian dari klausul akta perdamaian yang harus ia berikan kepada saudara Dinmar.
“Surat kuasa tagih itu seharusnya digunakan untuk mengrekonsiliasi soal uang yang telah diambil Hakman Novi dan Jauhari. Jika ternyata uang itu tidak diakui seharusnya saudara Dinmar mengkonfirmasi ke saya dan mengembalikan surat kuasa tersebut. Kenyataannya justru saya dilaporkan dengan dugaan penipuan,” jelasnya.
Nurul pun kembali menegaskan bahwa dari utang Rp 17 miliar dan sudah dibayar Rp 2 miliar sehingga sisa utang Dinmar kepada dirinya ada sebesar Rp 15 miliar lagi.
Selain itu lanjut Nurul ada juga uang yang diberikan kepada Dinmar melalui Deden sebesar Rp 3,5 miliar.
Uang itu digunakan untuk pengurusan perizinan tambang.
Namun yang ternota hanya Rp 2,4 miliar dan uang itu sudah diakui oleh Deden.
“Jadi uang saya yang dipakai Dinmar itu banyak. Bahkan lebih dari uang yang ia sangkakan kepada saya sebagai bentuk kerugiannya. Jadi siapa sebenarnya yang dirugikan itu, saya atau Dinmar,” tegasnya. (**)
Sumber Siberklik.com
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan