Palangkaraya, Kalteng | Beritamerdekaonline.com — Masyarakat usaha mikro,kecil dan menengah yang tergabung dalam wadah organisasi berbadan hukum yaitu Himpunan Pengusaha Mikro,Kecil dan Menengah (HIPMIKIMDO) DPD Kalteng bekerjasama/dikuasakan secara khusus pada kantor hukum “Lawfirm Scorpions “AHU-0000778-AH.01.18 Tahun 2021,untuk melakukan gugatan class action dalam waktu dekat di awal tahun depan ,tegas ketua DPD HIPMIKIMDO yang tidak mau disebut namanya oleh awak media ini.

Kord./Pimpinan Lawfirm Scorpions Pusat Palangkaraya adv.Haruman Supono,SE, SH,MH,AAIJ yang memiliki cabang lawfirm di 7 cabang se Indonesia, terangnya Minggu 18/12 di Sekretariat Lawfirm Scorpions (LFS).

Di dalam Perma no 1 tahun 2002 mengatur tentang gugatan class action yang mewakili masyarakat/ kelompok yang berbadan hukum ini, ya kami siap ujarnya. Sesuai UU LLAJ no 22 tahun 2009 terdapat pada pasal 1 angka 5,pasal 24 dan PP no 34 tahun 2006 tentang jalan.

Yang kita Gugat akibat kelalaian adalah pemerintah pusat/pejabat kementerian terkait PU , Perhubungan , gubernur Kalteng,Walikota Palangkaraya,Bupati Pulang Pisau dan Bupati Gunung Mas, kita akan Gugat melalui Pengadilan Negeri dan akibat kelalaiannya pejabat terkait dapat dipidana.

Jalan yang rusak dimaksud adalah jalan negara penghubung kabupaten dan provinsi poros jalan Palangkaraya -Gunung Mas yang melewati daerah pulang pisau juga.

Tuntutan kami adalah agar dibangun jalan berkualitas nomor satu seperti jalan cilik ribut Palangkaraya ,jalan tol jagorawi di Jakarta dan seperti jalan puncak bogor Jabar.

Pasalnya jalan Palangkaraya kurun berkualitas jelek no tiga.mudah rusak. Pertanyaannya kemarahan jalan pemeliharaan jalan dan anggaran jalan tiap tahunnya yang ratusan miliar, kami minta publik turut awasi dan BPK melakukan audit secara khusus serta apabila ada temuan agar berkoordinasi dengan KPK,geram Haruman yang juga aktivis reformasi dari Jakarta LITPK dan juga biro hukum beberapa media online dan organisasi Wartawan di Indonesia selain itu Ketua DPD Peradi Bersatu dan Pendiri PBH Gasami Kalsel.

Kami siap Gugat Pemerintah Terkait Jalan Rusak yang mengganggu aktifitas perekonomian masyarakat berdampak buruk fasilitas umum yang harus dinikmati rakyat karena telah membayar pajak pada Negara. Cara gugatan secara hukum hal yang paling tepat dan elegan. (Aldo/Jemi/Niko)


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.