Bengkulu, Beritamerdekaonline.com — Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama TNI memperkuat kerja sama untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama warga miskin, masyarakat di wilayah terisolir, serta daerah yang membutuhkan penanganan darurat.

‎Gubernur Bengkulu Helmi Hasan Minta Kabupaten dan Kota Segera Tindak Lanjuti Kerja Sama dengan TNI.
‎

‎
‎Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kodam XXI/Radin Inten, serta pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Bengkulu di Aula Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu, Kamis (3/9/2026).
‎
‎Pangdam XXI/Radin Inten, Mayjen TNI Kristomei Sianturi, menegaskan kerja sama tersebut tidak berhenti sebagai seremoni atau dokumen administratif. Menurutnya, kolaborasi pemerintah daerah dan TNI merupakan bentuk nyata pelaksanaan tugas TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya membantu pemerintah daerah.
‎
‎“Ini merupakan wujud nyata komitmen dan amanah undang-undang mengenai tugas TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya dalam membantu tugas pemerintah di daerah. TNI lahir dari rakyat dan bekerja sepenuhnya untuk rakyat,” tegas Pangdam.
‎
‎Melalui program “Bantu Rakyat di Bumi Merah Putih”, Kodam XXI/Radin Inten akan mengerahkan personel dan infrastruktur yang dimiliki untuk mendukung berbagai program pembangunan pemerintah daerah.
‎
‎Kristomei mengatakan, sasaran utama program diarahkan kepada masyarakat miskin, wilayah terisolir, serta daerah yang membutuhkan penanganan atau bantuan darurat.
‎
‎“Kita fokus pada program yang langsung menyentuh urat nadi kehidupan masyarakat miskin, terisolir, dan membutuhkan bantuan darurat,” ujarnya.
‎
‎Keterlibatan personel TNI di lapangan diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan, baik berupa pembangunan fisik maupun nonfisik. Dukungan tersebut diperkuat keberadaan Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang menjangkau desa dan kelurahan, termasuk wilayah terpencil.
‎
‎Salah satu prioritas kerja sama ialah rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat kurang mampu. Program tersebut diarahkan untuk membantu masyarakat memperoleh hunian yang sehat, aman, dan layak ditempati.
‎
‎Selain rehabilitasi RTLH, kerja sama tersebut mencakup pembangunan infrastruktur prioritas, seperti jembatan, serta berbagai kegiatan fisik dan nonfisik yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
‎
‎Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menyampaikan apresiasi kepada Pangdam XXI/Radin Inten beserta jajaran TNI atas dukungan terhadap percepatan pembangunan di Provinsi Bengkulu.
‎
‎Helmi meminta seluruh bupati dan wali kota segera menindaklanjuti kesepakatan tersebut melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang lebih teknis di tingkat perangkat daerah.
‎
‎Menurutnya, tindak lanjut tersebut diperlukan agar perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dapat berjalan secara selaras, akuntabel, dan transparan.
‎
‎Para bupati dan wali kota se-Provinsi Bengkulu juga menyatakan kesiapan mendukung program tersebut, termasuk melalui dukungan anggaran dan pemetaan wilayah yang menjadi prioritas penerima intervensi.
‎
‎Kerja sama pemerintah daerah dan TNI tersebut diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan kesepakatan, tetapi diwujudkan dalam program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
‎
‎Sinergi Pemprov Bengkulu, pemerintah kabupaten dan kota, serta Kodam XXI/Radin Inten diharapkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan, membantu penanganan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Bengkulu.


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.