Hasil Tim Pansus I DPRK, Minta Pihak BPK Audit Anggaran di Jajaran Dinkes Agara 2019

Aceh Tenggara, Beritamerdekaonline.com – Hasil tim pansus I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tenggara (Agara) minta kepada pihak terkait atau Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk mengaudit anggaran di jajaran Dinas Kesehatan agara tahun 2019.

Bahwa Pada tahun 2019 yang lalu ada beberapa kegiatan mekanisme pengakreditasi pukesmas di agara,yakni kegiatan workshop,pendampingan,surpe,dan lainya dengan dana Rp 1.500 M diduga tidak tepat sasaran,

Paktanya pada saat Rapat Dengar Pendapat ( RDP) dengan kepala pukesmas,hampir semua biaya perbaikan dilakukan terhadap akreditasi ditanggung pihak pukesmas dan dananya dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Sementara dana JKN tahun 2019 Rp 12 M, tidak terealisasi 600.93.000.000 (enam ratus sembilan puluh tiga juta),sedangkan dana jaminan non kapasitas JKN Rp 1.1 M,juga tidak terealisasi, keselurahanya tidak terealisasi Rp 1.M lebih

Sedangkan Kegiatan jaminan persalinan dari dana DAK non fisik,diduga tahun ini hanya dua rumah yang disewakan,yaitu untuk rumah tunggu kelahiran,sedangkan biaya untuk operasional terealisasi hampir 90 persen

Untuk itu diharapkan kepada pihak terkait atau pihak BPK agar menggaudit kegiatan di jajaran pada Dinkes Agara tahun 2019,diduga tidak sesuai dengan mekanisme pelaksanaanya

Lihat Juga:

‎PW Fatayat NU Bengkulu Jalin Sinergi dengan AMJ, Perkuat Publikasi Program Sosial dan Literasi Informasi

Seperti dana JKN dan jaminan non kapasitas JKN,paktanya terlalu besar tidak terealisasi,agar pihak BPK menggaudit sistim bentuk pencairanya atau pengkliman,

Sebut Samsuar,ST Ketika Anggota Tim Pansus I DPRK Agara, memaparkan pandangan umum hasil Tim Pansus I pada rapat paripurna DPRK masa sidang II tahun 2019-2020,tentang penetapan rekomendasi terhadap LKPJ bupati dan wakil bupati tahun anggaran 2019,pada senin 15/06/2020 lalu.

Sementara Ketua Lsm Gakag Agara Arafik Beruh menyebutkan,mendukung langkah-langkah yang dilakukan Tim Pansus I DPRK,namun hasil Tim pansus itu pihak DPRK rekomendasikan kepada pihak hukum,agar secepatnya terjawab praduga yang dilakukan oleh Dinas itu,kata Arafik pada Jum,at 19/06/2020.

Lihat Juga:

‎Kaesang Instruksikan PSI Bengkulu Perkuat Struktur hingga Tingkat RT, Fokus Verifikasi Faktual dan Target Pemilu 2029

Ketua Lsm Gempur Pajri Gegoh mengatakan,apresiasi kinerja Tim Pansus I DPRK,kedepanya daerah yang dijuluki Sepakat Segenep ini bersih dari korupsi pantas mendapatkan WTP,pungkas Gegoh. (Basri)